Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pada
saat ini masih terdapat beberapa Tenaga Honorer yang telah lama
bekerja kepada Pemerintah Kota Magelang; bahwa sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2007, terdapat beberapa Tenaga Honorer yang tidak
dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); bahwa penganggaran Tenaga Honorer hanya dapat dianggarkan bagi, pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi
serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang tentang Tenaga Honorer;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 30 Tahun 1980; PP No 10 Tahun 1983; PP No 48 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang kedudukan,perpanjangan tenaga honorer, kewarban, hak dan larangan, penyelesaian perselisihan, peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2010.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip
transparan, persaingan sehat, terbuka, akuntabel dan
berlaku adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan
pelayanan masyarakat maka perlu mengatur pedoman
pelaksanaan Sistem e-Procurement di Lingkungan
Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem e-procurement, PPKom, ULP/Panitia Pengadaan, penyedia barang/jasa, LPSE daerah, mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan sistem e-procurement, pengaduan dalam pelaksanaan sistem e - procurement.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2010.
28 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kegiatan Menanam Pohon Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak pemanasan global,
yang semakin meningkat dan mengakibatkan terjadinya perubahan
iklim, serta penurunan kualitas lingkungan hidup, dan guna
menambah luasan ruang terbuka hijau, maka diperlukan peran serta
masyarakat guna pengayaan tanaman di Kota Pekalongan; bahwa dalam upaya memasyarakatkan gerakan tanam dan pelihara
pohon, sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, serta
menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam rangka pelestarian
fungsi lingkungan hidup, sekaligus dapat memberi manfaat ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat; bahwa pasangan calon pengantin adalah warga masyarakat pemula
yang telah dinyatakan dewasa dan perlu untuk ditingkatkan
kepeduliannya akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon
guna mengurangi pemanasan global; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Kegiatan Menanam Pohon Bagi Pasangan Yang
Akan Menikah di Kota Pekalongan;
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nornor 2 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, pengaturan pelaksanaan, perlindungan dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, kepemilikan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2010.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Jual Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyediaan Pendistribusian dan
Kestabilan Harga Tabung Gas LPG 3 Kilogram Di Kota
Magelang perlu menetapkan harga jual eceran tertinggi LPG
tabung 3 Kg untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro
di Kota Magelang; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang harga eceran tertinggi (HET), pemantauan dan pengawasan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2010.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2010
tugas-tata kerja-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-perybahan
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD.2010/NO.9
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 61 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi, rincian tugas dibidang rencana detail tata ruang kota dan zonasi maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 pada ketentuan Pasal 8: Tugas Bidang Perencanaan dan Program; Pasal 10 ayat (2): Tugas Bidang Perencanaan dan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang; Pasal 12: Tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan Pasal 14 ayat (2): Tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana dan Tata Ruang;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010
tugas-tata kerja-Dinas Permukiman Dan Prasarana-dinas permukiman-wilayah kota
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD.2010/NO.8
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar P:ertimbangan: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi, rincian tugas dibidang rencana detail tata ruang kota dan zonasi maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 pada ketentuan Pasal 20: Mengatur tentang tugas Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum dan dan Pasal 22 ayat (1): Tugas Seksi Tata Perkotaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2010
Situs Web Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penggunaan Nama Sub Domain
2010
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD.2010/No. 4
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penggunaan Nama Sub Domain Pekalongan Kota.Go.Id Untuk Situs Web Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan elektronik goverment (e-govennent), maka setiap
pembangunan situs web resmi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kota Pekalongan harus menggunakan nama
sub domain pekalongankota.go.id; bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan
nama sub domain pekalongankota.go.id bagi situs web resmi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekalongan,
dipandang perlu mengatur penggunaan nama sub domain
pekalongankota.go.id; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang penggunaan nama sub domain
pekalongankota.go.id yang akan digunakan sebagai alamat
resmi situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama sub domain, pemerintah kota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanan tugas Walikota Yogyakarta dipandang perlu mengangkat tenaga ahli Walikota yang profesional pada bidang tertentu di Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli sesuai dengan bidang tugasnya maka perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran fungsi, tugas dan tatakerja tenaga ahli Walikota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Fungsi Dan Tugas; Pengangkatan; Wewenang Dan Tanggung Jawab; Hak Dan Kewajiban; Mekanisme Kerja; Masa Kerja Dan Pemberhentian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Ahli Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20B Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB
VII Bagian Kedelapan dan Peraturan Walikota Surakarta
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu
ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
