Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan otonomi daerah, maka
Pemerintah Kola Magelang bertanggung jawab sepenuhnya
dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota
Magelang; bahwa dengan dibentuknya Rumah Sakit Umum Daerah
Budi Rahayu sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki peran
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, dan memberikan pelayanan
bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa untuk pelaksanaan otonomi daerah, maka
Pemerintah Kota Magelang bertanggung jawab sepenuhnya
dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota
Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Penerapan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
25 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2020
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah, Standar/Pedoman
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
1. UU Nomor 14 Tahun 1964
2, UU Nomor 17 Tahun 2003
2. UU Nomor 1 Tahun 2004
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah
3. Bab III : Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah
4. Bab V : Penentuan Nilai Kerugian Daerah
5. Bab VI : Penagihan dan Penyetoran
6. Bab VII : Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan
7. Bab VIII : Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
8. Bab IX : Pengapusan Piutang atas Kerugian Daerah
9. Bab X : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 37 Tahun 2018
STANDAR PELAYANAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Layanan Pengadaan
Barang/Jasa, Dipandang Perlu Menetapkan Standar Pelayanan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Konawe;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar
Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822 );
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 1999);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 1999 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4335);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi
Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Di Ubah Dua Kali
Terakhir Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang Dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan
Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 501);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174);
Peraturan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
15. pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 248);
16. Peraturan Bupati Konawe Nomor 34 Tahun 2017 Tentang
Standar Satuan Harga Tahun 2018, (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2017 Nomor 249).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
ABSTRAK:
a bahwa agar perencanaan anggaran Tahun 2021 berjalan
tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
memberikan pedoman dalam penyusunan blaya
kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga
pengadaan barang/jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standardisasi Biaya Kegiatan,
Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 'Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini menetapkan standardisasi biaya
kegiatan, honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga
pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1, IT, TI, IV, dan V,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
306 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government,pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi dalam proses
pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan, maka perlu diatur pelaksanaan dan
pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 36 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 38 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 47 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 51 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 55 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun
2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERENCANAAN e-GOVERNMENT; BAB III
KEBIJAKAN; BAB IV
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT; BAB V
SISTEM INFORMASI; BAB VI
INSFRASTUKTUR TIK; BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA
PENYELENGGARAAN E GOVERNMENT; BAB VIII
PENDANAAN; BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BABX
SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 37 Tahun 2018
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2015
PERBUP Kab. Tegal No. 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Mengubah
Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa Peraturan Bupati Tega1 Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana disebut dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; bahwa topi lapangan perlindungan masyarakat sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 ten tang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagaimana disebut dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan pembeda golongan dan/atau jabatan pada topi lapangan perlindungan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2004 ; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 71 MEN/V /2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.19 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011;
Peraturan bupati mengatur tentang pakaian dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 diubah.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 37 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karawang No. 340 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah didasarkan atas
prinsip-prinsip transparasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap
lnstansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
Tengah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
Tahun Anggaran 2022 dengan peraturan Bupati Buton Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daer ah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
10. Peraturan Dae rah Kabupaten Bu ton Tengah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021.
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum (Sbu)
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun
Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
81 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
