Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.84 Tahun 2008 ttg Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka perlu mengubah maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah Pasal 10 ayat (1) menjadi Pasal 10 ayat (1): Tugas Seksi Pendaftaran dan Pendataan; Pasal 10 ayat (2): Tugas Seksi Penetapan; Pasal 10 ayat (3): Tugas Seksi Penagihan dan Keberatan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011
PERWALI Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
PERWALI Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwali Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 ttg Penyelenggaraan Perparkiran
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 ttg Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal, maka perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (4);
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penetapan Lokasi dan Kawasan Tempat Parkir; Pejabat Yang Ditunjuk; Penetapan Sudut Parkir; Tata Cara dan Persyaratan; Kelengkapan; Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi; Bagi Hasil Pendapatan dan Potensi Parkir; Lain-Lain; Penegakan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutupan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yaogyakarta Nomor 112 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Jumlah Halaman: 13 hlm. Lampiran: 27 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan
PERWALI Kota Bekasi No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan
PERWALI Kota Bekasi No. 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota,Kecamatan Dan Kelurahan
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, BD 2011/15 seri e
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Alokasi Dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-MANDIRI) Kota Pekalongan Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota
Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) yang
merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
dengan mengoptimalkan pemberian dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); bahwa untuk lebih rnemacu peran rnasing-masing Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pengentasan kemiskinan
maka perlu diatur besaran alokasi dan kriteria pemanfaatan dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PDPM-MANDIRI) Kota Pekalongan Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan, penetapan alokasi dan kriteria pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2010 dicabut.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur manajemen
pemerintah yang panting dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan yang baik; bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kota Magelang perlu disusun dalam
bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan yang efektif,
efisien, terarah dan terkoordinasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang
Tahun 2011;
Undang-Undang 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 162 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Pendahuluan; Arah Kebijakan Pengawasan; Ruang Lingkup; Program Dan Kegiatan Pengawasan; Koordinasi Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2011.
12 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perwali Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
Mengubah
Perwali Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya volume kerja
serta untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi dan
Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kota Sukabumi, maka ketentuan penghasilan Dewan
Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang diatur
dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun
2010 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 huruf a, Pasal 13 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 diubah.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor: Per/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tujuan dan Manfaat; Ruang Lingkup; Prinsip-Prinsip SOP; Penyusunan SOP; Pengesahan; Monitoring, Evaluasi, Pengembangan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Desa Sermaf Di Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan untuk
mendorong Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di
Desa Tubyal Kecamatan Pulau-Pulau Kur, perlu menetapkan
Dusun Sermaf menjadi Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota
Tual. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka sambil menunggu Penetapan Peraturan Daerah,
pelaksanaannya diatur dengan dengan Peraturan Walikota.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; Permendagri Nomor 27 Tahun 2006; Permendagri Nomor 28 Tahun 2006; Permendagri Nomor 29 Tahun 2006; Permendagri Nomor 29 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2006; Permendagri Nomor 4 Tahun 2007; Permendagri Nomor 35 Tahun 2007; Permendagri Nomor 51 Tahun 2007; Permendagri Nomor 66 Tahun 2007; Permendagri Nomor 66 Tahun 2007; Permendagri Nomor 67 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tual Nomor 47 Tahun 2009.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan Dusun Sermaf menjadi Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
