Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, JDIH PROVINSI NTB
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN
PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK
ABSTRAK:
a.Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan
kualitas infrastruktur jalan yang memadai serta untuk
mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2020–2022, diperlukan program
percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b. bahwa program percepatan pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur jalan, membutuhkan kepastian kesinambungan
dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja
yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran
dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun
Jamak
a.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
Maksud pengaturan peraturan daerah ini sebagai pedoman
pemerintah daerah untuk:
a. membangun, memperbaiki dan menjaga kondisi jalan provinsi;
b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan,
khususnya pelayanan akses menuju pusat kegiatan dan pasar;
dan
c. penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi.
(2) Tujuan pengaturan peraturan daerah ini sebagai panduan
pemerintah daerah dalam:
a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan
penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang
tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak
dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per
tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
c. mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban
program;
d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang
akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan yang telah ditetapkan; dan
e. meningkatkan kualitas kemantapan jalan provinsi agar dapat
lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
-
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
serta ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa, perlu mengatur tata cara pengadaan barang/jasa di
Desa dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan, Prinsip Serta Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa; Tim Pengelola Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola; Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa; Pengawasan dan Sanksi, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima; Tim Asistensi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2015/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Tata Nilai Pengadaan
Bab V Pengelola Kegiatan
Bab VI Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
Bab VII Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa
Bab VIII Pengawasan dan Sanksi
Bab IX Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pengadaan
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2015.
43 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017
Perubahan atas peraturan gubernur bengkulu nomor 15 tahun 2010 tentang layanan pengadaan baranjg dan jasa secara elektronik pada pemerintah provinsi bengkulu
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 12
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Perlu dibentuk peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
UU No 9 Tahun 1967
UU No 12 Tahun 2011
UU No 23 Tahun 2014
PP No 20 Tahun 1968
PP No 54 Tahun 2010
PERGUB No 15 Tahun 2015
Untuk kepentingan pengelolaamn LPSE dibentuk Tim Pengelola LPSE pada Pemnerintah Provinsi Bengkulu
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat,
dipandang perlu mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Prinsip
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
Bab V Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa
Bab VI Pengawasan, Pembayaran, Pelpaoran dan Serah Terima
Bab VII Tenaga Pendamping
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
19 halaman
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melakanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 54 Tahun 2010; Peratura Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan No. 362/K/D4/2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalmnya mengatur tentang Tujuan dan Sasaran; Jenis Audit; Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Probity Audit; Kriteria Probity Audit; Perencana Probity; Pelaporan dan Tindak Lanjut; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PPNomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2019; Perwali Nomor 40 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang memuat Ketentuan Umum; Nilai Dasar, Prinsip, dan Kode Etik; Pengawasan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Tata Cara Persidangan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kebumen No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peratuan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk
melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan
tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur
Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten, dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
pembentukanUnit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahKabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab III Organisasi dan Tata Kerja
Bab IV Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Bab V Karir, Tunjangan, Honorarium dan Pendidikan
Bab VI Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2012 dicabut.
12 hlm
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 12, BN.2014/No.977, jdih.lkpp.go.id : 4 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
