Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 bagian Kesatu
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun
2013, perlu menetapkann Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
1. Undang-Undang Noomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3634];
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3987);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor
5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
10.Peratutan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK,
BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK,
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN, PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN,
BAB V KEBERATAN DAN BANDING,
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kkedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemeintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija Pemeritahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Polilik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembeian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembeian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemcrinlahan Berbasis Akrual Pada Pemeinlah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pcngclolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton.
BAB I: KETENTUAN UMUM
BAB II: KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III: PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2015/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan Jumlah SIswa Kurang dari Standar Nasional Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa alokasi banluan operasional sckolah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah Provinsi Jawa Tcngah berdasarkan Jumlah
siswa, sehingga pcnerimaan dana setiap sekolah
berbeda-beda sedangkan sekolah yang Jumlah
siswanya kurang dari Standar Nasional Pcndidikan
tidak dapat mcnutup biaya Iclap operasional
penyelenggaraan pendidikan; bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3
Tahun 2013 lentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pcndidikan di Kabupaten Batang,
scrta dalam rangka teriib administrasi penyaluran
pcrlu menelapkan pedoman pelaksanaan
bantuannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupali lentang Pelunjuk Teknis
Pelaksanaan Banluan Operasional Sekolah Dasar
Terpencil, Terpinggir dan Jumlah Siswa Kurang Dari
Standar Nasional Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2v3 Tahun 2014; Peraturan Pemerinlah Nomor 21 Tahun 1988; Peraluran Pemerinlah Nomor 19 Tahun 2005; Peraluran Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007; Peraluran Pemerinlah Nomor 47 Tahun 2008; Peraluran Pemerinlah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerinlah Nomor 17 Tahun 2010; Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010; Peraturan Menleri Pendidikan dan Kebudayaan
Rcpubiik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupalcn Balang Nomor 1 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balang Nomor 3 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balang Nomor 12
Tahun 2014; Peraluran Bupali Balang Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Bupali Batang Nomor 54 Tahun 2014; Peraturan Bupali Batang Nomor 68 Tahun 2014;
Peraturan bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis
Pelaksanaan bantuan operasional sekolah
Dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa
Kurang dari standar nasional pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perangkat desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2015.
Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu diatur mengenai pelaksanaan pendataan penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi wilayah desa baik secara geografi maupun topografinya, guna memperoleh data kemiskinan yang lebih tepat dan akurat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tatacara Pendataan Penduduk Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang kriteria dan tatacara pendataan penduduk miskin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 diubah.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2015 no. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk penyusunan biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten .Rembang Tahun Anggaran 2016, perlu memberikan pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2012; Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : standardisasi biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2016. Standar biaya ini berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan anggaran tahun 2016. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan batas tertinggi atau estimasi biaya, termasuk pajak-pajak yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi standardisasi melibatkan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, seperti honorarium dan satuan biaya perjalanan dinas, serta estimasi yang dapat disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan juga mengatur satuan harga untuk pengadaan barang tertentu yang belum tercantum dalam E Catalog, dengan acuan harga dari penerbit resmi atau Agen Pemegang Merek (APM). Jika terjadi kenaikan harga yang signifikan, dapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Di Kabupaten Demak Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk pencapaian swasembada padi dan
peningkatan produksi jagung dan kedelai maka diperlukan
penyediaan prasarana dan sarana fisik dasar pertanian
melalui Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung
Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Bidang Pertanian
Tahun 2015;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 30/Permentan/RC.020/5/2015 tentang Petunjuk
Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan
Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang
Pertanian Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan
petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Tambahan
Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja di Kabupaten
Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet
Kerja Bidang Pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/RC.240/5/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Di Kabupaten Demak Tahun 2015 yang meliputi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2, Dana Pendamping Fisik Dan Dana Penunjang Non Fisik, dan Besaran, Penanggungjawab Dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2015
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITIAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITIAL BY LAWS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasar
29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang rumah sakit perlu,
menemukan Peraturan Internal Rumah Sakit
(Rumah sakit oleh hukum), yang berfungsi sebagai acuan
bagi Bupati dalam melakukan pengawasan
Rumah Sakit dan sebagai acuan bagi
Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah
Sakit dan menyebabkan masalah yang membersihkan teknik
opera, serta sebagai sarana perlindungan
hukum, menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu
layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah
sakit;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
diterima pada huruf a, perlu dibaca
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal
Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana
Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik
Indohesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang
Praktik Kedokteran (t embaran Negara Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Nomor
44311;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2O09 tentang
Rumah Sakit (Lrmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 153, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135);
9 Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 7551
MENKES/PERIIV I 2Olltentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
10.
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3
1l
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2OO8 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ia Nomor
12.
1O Tahun 20O8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana
Toraja, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1
Talrun 2012 tentarrg Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NAMA, VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB III PEMILIK DAN STATUS RUMAH SAKIT
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
BAB VI TATA KERJA
BAB VII KOMITE MEDIK
BAB VIII STAF MEDIK FUNGSIONAL
BAB IX RAPAT
BAB X PENETAPAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 25 TAHUN 2015
27 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
