Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang No 75 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5)dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015;
b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,maka perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018
Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentangPenghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 73) diubah;
Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA;
Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut, Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
Untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat, yang meliputi: Ruang Lingkup; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 67, LLBPHN : 3 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberian Uang Djasa Sebagai Pesangon Kepada Anggota D.P.R. -G, R. jang Berhenti Sebagai Anggota karena Masa Djabatannja Berachir
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1971.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 67 Tahun 2017
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2017/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-2-
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
-3-
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 102);
17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 44);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB IV
PEMBAYARAN
BAB V
PEMBIAYAAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
NOMOR 67 TAHUN 2017
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
ahwa berdass rkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/765/M.SM.04.00/2019 tanggal 28 Juni 2019 hal PersettAjuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, telah memberikan persetujuan terhadap nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang NQmor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016
Dian tara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
merubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2019
4 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketentuan
lebih lanjut mengenai tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat : 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007
Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
peraturan ini mengatur mengenai tunjangan transportasi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tunjangan transportasi anggota DPRD diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar
Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 67 Tahun 2019
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2019/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka besaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan
sosial, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu disempurnakan
dan disesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai
desa; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan
dan Penerimaan Lainya yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan
Kesehatan dan Penerimaan Lainya yang Sah Bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa, perlu diganti; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal
100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta
untuk memberikan pedoman dalam pemberian jaminan sosial
dan penerimaan lainnya yang sah, perlu mengatur besaran
penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, tambahan
tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Grobogan dalam Peraturan
Bupati Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial,
Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, penerimaan lainnya yang sah dan tambahan tunjangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 dicabut.
Syarat - Tata Cara - Pemberian - Penghargaan - Penghormatan - Pelindungan - Pemenuhan - Hak - Penyandang - Disabilitas
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 67, LN.2020/NO.143, JDIH.SETNEG.GO.ID : 13 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara, Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Perpres ini mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara, Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk lencana, trofi, piagam, dan/atau penghargaan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biava Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Indek
Biaya Honorarium Kegiatan, Biava Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Guru
Madrasah Diniyah/Guru Taman Pendidikan Al
Qur'an/Ustadz/Ustadzah Non Pegawai Negeri Sipil, perlu
diberikan honorarium yang layak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan standarisasi
honorarium Guru Madrasah Diruyah/ Guru Taman
Pendidikan Al Qur'an/Ustadz/Ustadzah Non Pegawai
Negeri Sipil dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018
tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan,
Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 72 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 72 Tahun 2018
tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjamegara Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 72 Tahun 2018 diubah.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
