Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIANDAN PENETAPANBESARAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
a. bahwaberdasarkanPasal 82 ayat (3) sertaPasal 96 ayat (4)
danayat (5), PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014
tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6
tahun 2014 TentangDesa,
makaperlumengaturtatacarapengalokasiandan penetapan
besaran Alokasi Dana Desa,
PenghasilanTetapsertaTunjanganKepalaDesadanPerangk
atDesaKabupatenBulukumbaTahunAnggaran 2016;
b. bahwauntukkelancaranpelaksanaaankegiatan yang
bersumberdariAlokasi Dana Desa (ADD)
makaPeraturanBupatiBulukumbaNomor8Tahun
2016tentangTata Cara PengalokasianDan
PenetapanBesaran Alokasi Dana Desa, PenghasilanTetap
Serta TunjanganKepalaDesa Dan
PerangkatDesaKabupaten Bulukumba Tahun Anggaran
2016 perlu ditinjau kembali.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 1822);
2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Dan
Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran
2016.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan, pengangkatan dan pemberhentian unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 33 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kab. Dharmasraya Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya Nagari yang dibiayai dengan APBNagari agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010, Perbup Kab. Dharmasraya No. 37 Tahun 2020
Maksud dan tujuan ditetapkannya perbup ini adalah:
a. sebagai pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021;
b. untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari TA 2021;
c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 43 Tahun 2022
sistem-tata cara-pemilihan-badan permusyawaratan desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2022/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Pasal 12 Perda Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 110 Tahun 2016; PermendesPDTT No. 16 Tahun 2019; Perda No. 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sistem dan tata cara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang memuat ketentuan umum; pengisian anggota BPD; pemilihan langsung; musyawarah perwakilan; penetapan dan pengesahan; pendanaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TH 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa beberapa ketentuan dalam Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 17 Tahun 2016, tidak sesuai
dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga
perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23
Agustus 2016, perlu mengubah kembali Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan
dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa.
Perubahan yang diatur dalam peraturan bupati ini:
1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang
telah memenuhi persyaratan meliputi:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Tul)an Yang Esa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau
yang sederajat;
e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dual tahun pada saat mendaftar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Pohuwato TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyempurnakan penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan panatausahaan, pedoman peenggunaan, dan pemantauan serta evaluasi transfer dana desa ke desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.38 Tahun 2000; UU NO.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.22 Tahun 2015; PERPRES No.36 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa No 22 Tahun 2016; PERDA No.9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur beberapa perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017, yaitu: perubahan atas Pasal 1, Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 ayat (3), serta Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 Halaman beserta lampirannya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Kodefikasi Aset Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Perbup Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Umum Kodefikasi Aset Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Perbup Berau Nomor 18 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Babu Penggolongan Dan Kodefikasi Aset Kampung; Bab III Pembinaan Dan Pengawasan; Bab IV Pembiayaan; Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019;UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDARI No.18 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.72 Tahun 2019; PERBUP KAMPAR No.26 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) bab dan 7 (Tujuh) pasal. dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peta Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 461
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,
termasuk didalamnva menaelola keuanaan Desa:
b. bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf g UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada
pemerintahan desa, Pemerintah Daerah mengawasi
nenzelolaan keuanzan desa dan nendavazunaan aset
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun · 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201;'!
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republi15r
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Ten tang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa
(Lembaran daerah Tahun 2015 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2021 Nomor 123); l
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Utara Tahun 2021 Nomor 126).
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1
(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
68 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 43 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Nama Desa Wakaokili Menjadi Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo
ABSTRAK:
Bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo mengenai perubahan nama Desa, maka untuk tertibnya penyelenggaraan pemerintahan di Desa perlu diadakan perubahan nama Desa Wakaokili menjadi Desa Kaongkeongkea. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan nama Desa Wakaokili
menjadi Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2006; Perda Kabupaten Buton No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Buton No. 6 Tahun 2008.
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perubahan Nama Desa
Bab III Cakupan Wilayah Dan Pusat Pemerintahan Desa
Bab IV Luas Dan Batas Wilayah Desa
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
