Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.352 peraturan dalam 0,063 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022

Pedoman Umum Pengawasan Intern

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 25/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2006 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

Download :
PermenPUPR3.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pati No. 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Abstrak

STANDAR - SATUAN HARGA DAN BIAYA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD No. 3/ 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 7 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 33 Tahun 2017; Permenkeu No 49/PMK.02/2017; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2017; Perbup No 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS kegiatan 52101.1; Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; setelah Kode rekening 52101.1.168, ditambah 6 (enam) uraian kode rekening lagi yaitu: 52101.1.169 sampai 52101.1.174; Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap; setelah kode rekening 52102.2.23, ditambah 4 (empat) uraian kode rekening lagi yaitu: 52102.2.24, 52102.2.25, 52102.2.26 dan 52102.2.27; Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.1, 52201.1.4, 52201.1.9, 52201.1.13, 52201.1.29 sampai dengan 52201.1.34, 52201.1.36, 52201.1.39, 52201.1.40, 52201.1.43, 52201.1.47 sampai dengan 52201.1.49, 52201.1.61, 52201.1.68, 52201.1.72, 52201.1.74 sampai dengan 52201.1.76, 52201.1.80 sampai dengan 52201.1.94, 52201.1.96, 52201.1.99, 52201.1.101 sampai dengan 52201.1.103, 52201.1.109, 52201.1.110, 52201.1.113, 52201.1.117, 52201.1.121, 52201.1.131, 52201.1.135, 52201.1.137 sampai dengan 52201.1.140, 52201.1.142 sampai dengan 52201.1.144, 52201.1.149, 52201.1.180, 52201.1.184, 52201.1.186 sampai dengan 52201.1.191, 52201.1.194, 52201.1.196, 52201.1.218, 52201.1.240, 52201.1.245, 52201.1.251 sampai dengan 52201.1.253, 52201.1.256 sampai dengan 52201.1.258, 52201.1.272 sampai dengan 52201.1.274, 52201.1.276, 52201.1.277, 52201.1.279 sampai dengan 52201.1.282, 52201.1.292, 52201.1.293, 52201.1.299, 52201.1.302, 52201.1.309 sampai dengan 52201.1.311, 52201.1.315 sampai dengan 52201.1.318, 52201.1.324, 52201.1.325, 52201.1.332, 52201.1.344, 52201.1.348 sampai dengan 52201.1.350, 52201.1.355, 52201.1.358, 52201.1.367, 52201.1.378, 52201.1.384, 52201.1.385, 52201.1.393 sampai dengan 52201.1.396, 52201.1.398, 52201.1.400, 52201.1.406, 52201.1.407, 52201.1.409, 52201.1.411, 52201.1.413, 52201.1.416, 52201.1.418, 52201.1.419, 52201.1.421, 52201.1.424, 52201.1.425, dan 52201.1.439; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202.12; Belanja Hadiah uraian kegiatan mulai 52202.12.84; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material kegiatan 52202.15; Belanja Pembuatan Dekorasi/Spanduk/Stand/Pameran/Papan nama; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor kegiatan 52203.23; Belanja Jasa Advokasi, kegiatan 52203.23.43; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52206; Belanja Cetak dan Penggandaan, kegiatan 52206.2; Belanja Penggandaan, uraian kegiatan 52206.2.1; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52210.7; Belanja Sewa Stand Pameran; Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52330; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat, kegiatan 52330.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja Kerja Pejabat, setelah kode rekening 52330.1.2 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52330.1.3;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2018.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014

Pedoman Seleksi dan Pemberian Beasiswa Kuliah S-1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang Berasal dari Keluarga Miskin

Pendidikan Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP PESIBAR_3_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, dan Pekerja Bukan Penrima Upah di Kabupaten Manokwari

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
PERDA 3 THN 2022 BPJS KETENAGAKERJAAN.pdf

Abstrak

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, APARAT KAMPUNG, DAN PEKERJA BUKAN PENRIMA UPAH DI KABUPATEN MANOKWARI

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. No. 2022/3, TLD. No. 2022/15, LL Kab Manokwari: 30 hal

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, dan Pekerja Bukan Penrima Upah di Kabupaten Manokwari

ABSTRAK:

Bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah di Kabupaten Manokwari, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan. Untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, maka perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat selaku pekerja di sektor publik maupun di sektor jasa. Wujud dari kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Manokwari berupa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 58 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Manokwari.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pengawasan Prekursor Narkotika

Narkotika Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014

Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2014

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
5143PERWALI_NO_3_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

dana pembangunan - pedoman pengelolaan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2014/No. 5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, trepat sasaran dan tepat manfaat sesuai rencana yang telah ditetapkan, perlu adanya pedoman pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan TA 2014;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011, PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2011; Perda KOta Surakarta No 9 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan penggunaan, penatalaksanaan, indikator besaran alokasi DPK, mekanisme pencairan, biaya operasional, evakuasi pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, pengelolaan aset, pajak.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2014.
25 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Abstrak

pedoman-penataan-lembaga-kemasyarakatan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

ABSTRAK:

a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat baik sebagai kesatuan masyarakat hukum maupun sebagai individu, oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan tidak saja di tangan Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa/aparat kelurahan tetapi juga di tangan masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan. b. Untuk mengoptimalkan potensi partisipasi masyarakat desa/kelurahan perlu dibentuk wadah bagi berhimpunnya masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa./Lurah dan dalam upaya membantu mendorong kemitraan Pemerintah Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu diatur Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur pedoman penataan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2021

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Desa Standar/Pedoman Dana Desa

Download :
PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ADD 2021.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, jdih.bulukumbakab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 8); 10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 59);
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KE SETIAP DESA BAB IV: PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAB V: MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BAB VI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII: PELAPORAN BAB VIII: KETENTUAN LAIN - LAIN BAB IX: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
-
-
7

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Tugas Pejabat Perbendaharaan

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.