PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.710 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.03/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
  2. PMK No. 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
Mencabut
  1. PMK No. 03/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal
  2. PMK No. 178/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KMK.011/2011 tentang Penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Geothermal;
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 174/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
Diubah dengan
  1. PMK No. 18/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
Mengubah
  1. PMK No. 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Mengubah
  1. PMK No. 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PungutanPungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.010/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.02/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Diubah dengan
  1. PMK No. 203/PMK.02/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
  2. PMK No. 217/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan