Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.173 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1970

Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Download :
Kepres No.68 Tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 68 Tahun 2023

Alat Peraga Kampanye

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup No.27 Tahun 2018 ttg Pemasangan Alat Peraga Kampanye
PERBUP Kab. Sleman No. 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Download :
Perbup Sleman Nomor 68 Tahun 2023.pdf

Abstrak

pemilu-perizinan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2023/NO. 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alat Peraga Kampanye

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye; bahwa fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat; bahwa perlu pengaturan materi muatan yang lebih rinci sebagai pedoman dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alat Peraga Kampanye;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewajiban dan Larangan; Izin; Penertiban; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye; raturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
Jumlah Halaman: 6 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1995

Susunan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Download :
Keputusan_Presiden_no_69 TH 1995.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
KEPPRES No. 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

Mencabut :

KEPPRES No. 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Umum

Download :
KEPPRES NO 70 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 70 Tahun 2013

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.2 Tahun 2013 ttg Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2013 tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 70 Tahun 2014

Bantuan Keuangan Pada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Download :
perwako 70 th 2014.pdf

Abstrak

bantuan-keuangan-pada-partai-politik

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2014/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik

ABSTRAK:

Dengan diberlakukannya PP No.5 Tahun 2009, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Lubuklinggau dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2014-2019 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, dipandang perlu menyusun kembali pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
UU No.7 Tahun 2001; UU No.33 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No.10 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.83 Tahun 2012; Permendagri No.24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013; Perda Kota Lubuklinggau No.3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Lubuklinggau No.9 Tahun 2011.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Pemberian dan Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan; Penganggaran dalam APBD; Pengajuan Bantuan Keuangan; Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2014.
Mencabut berlakunya Perwali Lubuklinggau No.35 Tahun 2009.
9 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 2001

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keputusan_Presiden_no_70 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1971

Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Mengubah :

PP No. 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
PP NO 71 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 71 Tahun 2017

Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo

Partai Politik dan Pemilu Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 71 TAHUN 2017 (1).pdf

Abstrak

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No. 71 Seri E Nomor 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai pollik, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Momor I11 Tahun 2013 tenteng Tata Cara Percairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2018 bentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Perganggaran dalam APBD dan Tertib Admindsrasl Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungasaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai polik maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menetapkan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentan tata cara pencairan bantuan keuangan kepda partai politi di kabuoaten purworejo;
Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 77 Tahub 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara pencairan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2021

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1970.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 1971.