Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.181 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Tata Kelola Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia
Download file:
Nomor 3 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Download file:
Nomor 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Abstrak
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  2. Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
43 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Abstrak
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Mengubah
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
24 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Download file:
22 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
Download file:
Nomor 3 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Abstrak
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  2. Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Download file:
32 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Abstrak
Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita COVID-19 / Corona
Download file:
10 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian Remisi dalam Keadaan Bencana Alam pada Provinsi Sulawesi Tengah
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
Permenkumham Nomor 31 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019
Download file:
Permenkumham Nomor 29 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan