Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pemalang No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
mendasarkan beban kerja dan tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lurah beserta aparat kelurahan sebagai pengelola kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; 8. PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PermenPAN No. 15 Tahun 2009; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan ketentuan sebagai berikut Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PENDAPATAN DAN INFAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT LAINNYA DI PROVINSI
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan di bidang agama sebagai urusan pemerintahan yang bersifat absolut, serta berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kewenangan Gubernur dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi terbatas mengusulkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
b. bahwa pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 27 Tahun 2019
KELUARGA BERENCANA - PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang terdiri dari 3 Bab meliputi Ketentuan Umum, Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian. dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
3 Halaman; Lampiran 8 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 27 Tahun 2019
pengoptimalan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan,
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi pelaksanaan
pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan perlindungan
terhadap perempuan korban kekerasan, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal
16 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perlindungan Perempuan Karban Kekerasan,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Karban
Kekerasan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008
Peraturan Menteri Negara Pemberdayan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kata Bima Nomor 6 Tahun 2018
PERATURAN TERPADU KEKERASAN. WALIKOTA TENTANG PUSATPERLINDUNGAN PEREMPUAN PELA YANANKORBAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2019
RUMAH TANGGA-SAMPAH-PENGELOLAAN-DAERAH-STRATEGI-KEBIJAKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perpres No.97 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (5) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda Kab. Kukar No.4 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (8) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.81 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2017; Permen LHK No.P.10 Tahun 2018; Perda Kab. Kukar No.4 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Arah Jakstrada; Penyelenggaraan Jakstrada; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Berau No. 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP No.24 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam memberikan kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui lembaga Online Single Submission (OSS), perlu dilakukan perubahan Perbup No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan menetapkannya dalam Peraturan Bupati
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2018; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perbup Berau No.39 Tahun 2017; Perbup Berau No.30 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan Perbup No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah yaitu Perbup No.39 Tahun 2017 Pasal 3 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.39 Tahun 2017
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2019
PELAPORAN - DATA - TRANSAKSI - USAHA - PAJAK - SECARA - ELEKTRONIK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaporan Data Transaksı Usaha Pajak Secara Elektronık
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
bahwa pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui
online system bertujuan untuk meningkatkan pengawasan,
transparansi, efisiensi pemungutan pajak dan pelayanan
kepada wajib pajak dan dalam rangka mengikuti
perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi
yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi serta
mendorong peran serta masyarakat dalam proses pengawasan
pemungutan pajak;
UU No 1 Tahun 2007;UU No 11 Tahun 2008;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 55 Tahun 2016;Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBl/2016;Perda No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2013;Perda No 4 Tahun 2013;Perda No 6 Tahun 2013;Perda No 9 Tahun 2016;Perbup No 76 Tahun 2016;
RUANG LINGKUP
,KEWAJIBAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
SECARA ELEKTRONIK, TATA CARA PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA , PENAMBAHAN, PERBAIKAN, PENGGANTIAN,
PENGURANGAN ATAU PENCABUTAN PERANGKAT
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA ELEKTRONIK , PERAN SERTA MASYARAKAT , INSENTIF, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 27 Tahun 2019
DAFTAR KEWENANGAN DESA - BERDASARKAN HAK ASAL USUL - DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKAIA DESA - DI KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar
Kewenangan
Desa Berdasarkan
Hak
Asal
Usul Dan
Kewenangan
Lokal
Berskaıa
Desa Dı
Kabupaten
Muara
Enım
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal gT ayat (21
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2ol5 tentang penrbahan atas
Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4
tentang Desa dan Pasal 2t ayat (l) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan lokal
Berskala Desa di Kabupaten Muara Enim
UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 44 Tahun 2016
ruang lingkup , Kewenangan Lokal berskala desa,mekanisme penyelengaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa,penetapan kewenangan ,pembinaan pengawasan evaluasi dan pelaporan plaksanaan kewenangan desa ,Pembiayaan ,Penguatan Desa ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
