TUGAS - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - BADAN - KESATUAN - BANGSA - DAN - POLITIK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2022/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 104 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang ,
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
UU Nomor 2 9 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Permen PUPR Nomor 32/PRT/2016; Permendagri Nomor 106 Tahun 2017; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021; Perda Nomor 07 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II KEDUDUKAN. BAB III SUSUNAN ORGANISASI. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN KERJA. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL. BAB VI TATA KERJA. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum , Penata Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
VIII Bab, 22 Pasal (20 Hlm.) dan 1 Hlm. Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2022
Perubahan - kelima - atas - peraturan - bupati - ciamis - nomor - 119 - tahun - 2021 - tentang - penjabaran - anggaran - pendapatan - dan - Belanja - daerah - tahun - anggaran - 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2022/ No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; berdasarkan Huruf E angka 22.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2022.
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel dan berkeadilan demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Desa;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Kepada Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021
Pasal I Ketentuan Lampiran I diubah ,Ketentuan Lampiran II diubah
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
-
-
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk JDIH Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permenkum HAM No. 8 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembentukan JDIH; Pengelolaan; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, sesuai dengan Visi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, diwujudkan melalui peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
1. Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada TK, SD, SMP, dan Kelompok Belajar.
2. Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana di maksud pada pasal diberikan maksimal (dua) jam pelajaran per minggu.
3. Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau terdiri dari Etika dan Budi Pekerti di Minangkabau, Kuliner Minangkabau, Kesenian Tradisional, Permainan Tradisional, Pakaian Tradisional dan Prosesi Adat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2022
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2022/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kalurahan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Kepada Kalurahan.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022.
Materi Pokok:
mengatur mengenai prosedur pengajuan proposal terkait BKK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen
perencanaan berupa Rencana Keja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan di Kabupaten Jepara maka
perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Perkada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2022.
85 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna kelancaran dan ketertiban proses akuntasi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisa transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dianggap sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 7 Tahun 1986, PP Nomor 23 Thaun 2005, PP Nomor 54 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 57 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 dicabut.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
