Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2021; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2022; Perbup. Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup. Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2021; Perbup. Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup. Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2021.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas : Pendapatan Rp1.313.395.328.012,71; Belanja Rp1.267.739.128.576,44; Surplus Rp45.656.199.436,27; Pembiayaan Netto (Rp1.291.384.104,15); SiLPA Rp44.364.815.332,12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
-
5 Pasal (5 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 34 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
serta tata kerja inspektorat daerah - kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan
Inspektorat Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati
Bintan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.107 Tahun 2017; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Permenpanrb No.7 Tahun 2022; Perda Kab.Bintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2022
Batas - desa - babulu darat - Kecamatan babulu - penetapan - PENEGASAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan. Penetapan dan penegasan batas Desa Babulu Darat dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; PBU dan PABU; Hak Masyarakat; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
29 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya di Kabupaten Tabalong untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayan minimal, maka diperlukan pengaturan penerapan standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintahan Daerah melaksanakan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak di peroleh setiap warga negara secara maksimal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Penerapan Standar Pelayanan Minimal;Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;Pengehitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;Pelaporan;Pembinaan dan Pengawasan;Pendanaan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
178 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2022
Pengadaan Barang/Jasa, Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD/2022/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 Pedoman Pengadaan Barangj/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PED0MAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/xJasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 19).
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 34 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Pada saat Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana - kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 134
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di
lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil
Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh
Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.50 Tahun 2022; Permenkes No.49 Tahun 2016; Permenpanrb No.17 Tahun 2021; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Permenpanrb No.7 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 ; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019 ; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. BAB III KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
III Bab, 7 Pasal (8 Hlm.) dan 206 Hlm. Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tantang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
UU No 6 Th 1991, UU No 25 Th 2004, UU No 23 Th 2014, UU No 1 Th 2022, PP No 2 Th 2018, PP No 12 Th 2019, Perpres No 59 Th 2017, Perpres No 18 Th 2020, Permendagri No 86 Th 2017, Permensos No 9 Th 2018, PermenPUPR No 29/PRT/M/2018, Permendikbud No 32 Th 2018, Permendagri No 121 Th 2018, Peremenkes No 4 Th 2019, Permendagri No 59 Th 2021, Permendagri No 90 Th 2019, Permendagri No 77 Th 2020, Permendagri No 81 Th 2022, Petrda Prov Lampung No 12 Th 2021, Pergub Lampung No 19 Th 2022, Perda Kab Lampung Barat No 1 Th 2013, Perda Kab Lampung Barat No 8 Th 2016, Perbup Lampung Barat No 14 Th 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 34 Tahun 2022
PERBUP Kab. Purbalingga No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa adanya bantuan keuangan provinsi, penyesuian kegiatan dana alokasi khusus, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
a. UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 1985, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomr 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2022, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD yaitu tentang anggaran belanja operasional dan anggaran belanja tidak terduga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2022
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2022 (522)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah Pemerintah Nomor diuhah dengan Peraturan 11 Tahun 2019 tentang Peruhahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Aiokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2017, Perda No. Tahun 2022, dan Perbup No. 29 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penganggaran alokasi dana desa, perhitungan alokasi dana desa, penyaluran alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa, pertanggung jawaban alokasi dana desa, pembinaan dan evaluasi dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
