TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU, BURUH PABRIK ROKOK DAN BANTUAN PENYEMAIAN BIBIT TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok Dan Bantuan Penyemaian Bibit Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Lampung Timur
merupakan salah satu daerah penerima dana bagi hasil
cukai hasil tembakau;
b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DBH CHT diperuntukan untuk program pembinaan
Lingkungan Sosial antara lain diberikan dalam bentuk
bantuan langsung tunai `kepada buruh tani tembakau,
buruh pabrik rokok dan Pemberian bantuan penyemaian
bibit tembakau kepada petani tembakau;
c. bahwa agar penyaluran bantuan langsung tunai kepada
buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan bantuan
penyemaian bibit tembakau tepat sasaran dan tepat
guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi
perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran
bantuan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur
tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan
Bantuan Penyemaian bibit tembakau yang bersumber
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Lampung Timur Tahun Anggaran 2022;
UU No 11 Tahun 1995, UU No 12 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permenkeu No 215/PMK.07/2022, Keputusan Gubernur Lampung No G/67/V.22/HK/2022, Perda kab Lampung Timur No 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Bantuan Penyemaian Bibit Tembakau yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2022.
Halaman : 13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Kota Solok Tahun 2019 No. 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisa Standar Belanja TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 perlu menetapkan Perwako tentang Analisa Standar Belanja
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 8 Tahun 1970
analisa standar belanja dalam perwako ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penanggaran berdasarkan prestasi kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk mewujudkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta untuk menunjang kelancaran pengolahan data dan informasi, perlu untuk menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 045/4277/2006; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2011; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Tata Naskah Dinas Elektronik
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Kuningan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlu didukung dengan Pedoman pelaksanaannya agar dalam implementasinya dapat berjalan lancar dan optimal, Dan bahwa untuk menjamin adanya Kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, maka pedoman pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan Bupati, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati kuningan tentang pedoman pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.p/47/MPE/1992, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/ 476/SJ, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 70 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Ruang Lingkup, Ketentuan Ijin Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif, Pengawasan , Pengendalian, dan Penertiban, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
20 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah kabupaten Pati secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, perlu adanya penentuan status keadaan darurat bencana secara cepat dan tepat; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penetapan status darurat bencana untuk skala kabupaten dilakukan oleh bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana; Identifikasi Bencana; Pembinaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2013.
Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2010 dicabut
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kab. Sanggau
ABSTRAK:
bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan tugas belajar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Klasifikasi Standar Biaya Tugas Belajar; Jenis dan besaran Standar Biaya Tugas Belajar; Jangka Waktu Biaya Tugas Belajar; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Pencabutan Perbup No.24 Tahun 2016
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 36 Tahun 2017
TUNJANGAN - Kepegawaian - Aparatur Negara - Standar - Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, yang memuat: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Permenhub No. 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara untuk Kegiatan Angkutan Udara
Diubah dengan
Permenhub No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers)
Permenhub No. 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers)
Permenhub No. 107 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)
Mengubah
Permenhub No. 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 36, BN.2015/No.291, jdih.dephub.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
