Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menerapkan Peraturan Bupati tenrang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
UU Nomor 54 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten TanjungJabung Timur Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Pengelola Keuangan BLUD, Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Lamp. : 20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2016
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/No. 36 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa penataan perangkat daerah yang dilakukan
oleh Pemerint.ah Kabupaten Purworejo meJalui
pernbentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo pada tahun 2016 perlu ditindaklanjuti
dengan pengelolaan barang milik daerah yang
berada pada perangkat daerah, baik pada perangkat
daerah sebelum dilakukan penataan maupun pada
perangkat daetah berdasarkan hasil pernbentukan
perangkat daerah yang baru; bahwa untuk mendapatkan data yang akurat dan
akuntabel terhadap barang milik daerah dalam
rangka penataan perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan
inventarisasi dengan berpedoman pada ketentuan
peraturann perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk memberikan acuan bagi pejabat
pengelola barang milik daerah dalam pelaksanaan
inventarisasi barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu disusun petunjuk
teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan lnventarisaai Barang Milik
Daerah Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupatcn Purwortjo Nomor 15 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lnventarisaai Barang Milik
Daerah Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 36 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2014/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa standar pelayanan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pem berian pelayanan; bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dipandang perlu adanya standar pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Komponen Standar Pelayanan
Bab V Penanganan Pengaduan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Prosdur Penandatanganan
Bab VIII Pranti Lunak Pendukung
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2013/No.36 Seri E Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam pcnerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pclayanan di bidang perumahan rakyat, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menleri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standara Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perauran Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian standar Biaya
Perjalanan Dinas, Tenaga Ahli Programer, Tenaga Ahli
analis Sistem, Upah/Gaji Tenaga Kontrak BLUD Bagi
Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Apoteker Di
Kecamatan Karimunjawa dan diluar Kecamatan
Karimunjawa untuk Tahun Anggaran 2017 maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29
Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor
29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan kelima atas peraturan bupati jepara nomor 29 tahun 2016 tentang standar biaya dan satuan harga pemerintah kabupaten jepara tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
Mengubah
PERBUP Kab. Jepara No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2021/ No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,
maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020;
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun
2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun
2020 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2021
PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyaluran bantuan Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan atau Bencana Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban
bencana alam, non alam dan/atau bencana sosial,
Pemerintah Daerah me^rberikan bantuan berupa
penyediaan makanan bagi korban yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Bplanja Daerah (APBD) guna
meringankan beban pendentaan masyarakat yang
ditetapkan dengan Peraturan^Bupati Nomor Tahun 2021
tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan
Makanan bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau
Bencana Sosial
UU No.6 Tahun 1991, UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.22 Tahun 2008, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.4 Tahun 2019, PERBUP No.1 Tahun 2021
Perubahaan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan
Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam, Non
Alam Dan/Atau Bencana Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Halaman 3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2007/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pemberian bantuan langsung kepada masyarakat
Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, perlu adanya
petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan Bantuan Langsung
Masyarakat Tahun Anggaran 2007; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan bantuan langsung masyarakat kabupaten karanganyar tahun anggaran 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik, perlu ditetapkan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka Timu
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3206;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pcmerintnhnn Daerah [Lembarnn Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Negnm Rcpublik Indonesia Nomor
5587) sebngaimann telah diubah dcngan
Peratumn Pcmcrintnh Pcngganti Undong-undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pcrubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tnhun 2014 tcntang
Pcmcrintnhnn Daerah [Lembaran Negara Rcpublik
lndouesia Tnhun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
55891;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
ten tang Pembinaan dan Pengawasan
Penye]enggara Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2018
ten tang Pe]ayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 621S)j
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang pembentukan Produk Hukum
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Dalam Pernberian Layanan Publik Tertentu
di Lingkungan Pernerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor
3 Tahun 2015 tentang Susunan brganisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor
18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB ll STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR,
BAB Ill KETENTUAN PERALIHAN,
BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2014/No. 36 Seri E Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set); bahwa dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diperlukan adanya komitmen, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral secara terencana, sistematis dan terpadu; bahwa guna mernberikan Jandasan dan acuan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan perlu bahan pola pikir dan budaya kerja perlu disusun pedoman pengembangan budaya kerja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Budaya Kerja
Bab III Nilai Budaya Kerja
Bab IV Penerapan Budaya Kerja
Bab V Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja
Bab VI Pembinaan dan Pengendalian
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
