Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 51
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Investasi Aceh Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
- bahwa untuk penyelarasan kebijakan Pemerintah Aceh dalam bidang
penanaman modal dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
investasi di Aceh, diperlukan pengaturan tentang rencana aksi
investasi yang sejalan dengan rencana umum penanaman modal dan
rencana pembangunan Aceh;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah, perencanaan investasi pemerintah
daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah
daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang
Rencana Aksi Investasi Aceh Tahun 2023-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Aksi Investasi Aceh Tahun 2023-2026; BAB III Pengendalian dan Evaluasi, BAB IV Perubahan Rencana Aksi Investasi Aceh Tahun 2023-2026, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam masa transisi sebelum Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun oleh Bupati yang
baru, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Magelang Tahun 2010 berpedoman pada Peraturan
Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Program
Indikatif Kabupaten Magelang Tahun 2010; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Daftar
Prioritas Kegiatan Tahun 2010 sebagai hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Magelang Tahun 2009 menjadi dasar penyusunan kegiatan
pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Magelang Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang berfungsi sebagai
pedoman untuk:
a. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
b. Penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
c. Seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2010.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2009.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018-2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 41 Tahu 1999, UU No 13 Tahun 2003, UU No 18 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 10 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 39 Tahun 2009, UU No 45 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2011, UU No 27 Tahun 2007, UU No 3 Tahun 2-14, UU No 23 Tahun 2014, PP No 13 Tahun 1995, PP No 1 Tahun 2007, PP No 45 Tahun 2008, PP No 24 Tahun 2009, PP No 61 Tahun 2009, PP No 22 Tahun 2010, PP No 2 Tahun, PP No 28 Tahun 2011, PP No 96 Tahun 2012, Perpres No 16 Tahun 2012, Perpres No 39 Tahun 2014, Perpres No 97 Tahun 2014, Peraturan Menkeu No 176/PMK.011/2009, Peraturan Mendagri No 9 Tahun 2014, Peraturan BKPM No 9 Tahun 2012, Perda Prov Kalbar No 2 Tahun 2011, Pergub No 49 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2010, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2012, Perda Kab Sambas No 5 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 17 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematik RUMPK; Pemantauan dan Pembinaan; Pemberian Fasilitas, kemudahan dan /Atau Insentif; Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
7 halaman dan Penjelasan sebanyak 50 (lima puluh) halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2020
PEMUDA DAN OLAHRAGA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 65008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Tahun 2020-2024.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Perda No. 2 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang pedoman pelaksanaan program pembangunan kepemudaan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program, serta kegiatan pada tahun 2020-2024.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
PERGUB ini terdiri atas 31 hlm, termasuk 29 hlm Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Provincial/Kabupaten Road Management System dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektivitas penyelenggaraan jalan perlu adanya
perencanaan, pemrograman dan penganggaran
jalan; bahwa dalam rangka perencanaan,
pemrograman dan penganggaran jalan di
Kabupaten Wonosobo, perlu melaksanakan
Provincial/Kabupaten Road Management
System; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Provincial/Kabupaten Road
Management System dalam Perencanaan,
Pemrograman dan Penganggaran Jalan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Provincial/Kabupaten Road Management System
Bab III Provincial/Kabupaten Road Management System
Bab IV Sumber Daya Manusia
Bab V Pendanaan
Bab VI Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2015
Pariwisata dan Kebudayaan- Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WISATA DESA PANTAI UTARA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 - 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11).
1. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan;2. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang Tahun 2017-2021 dan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan;3. Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
69 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, RPJMD, dan RKPD setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009; Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019; Pergub Riau No. 37 Tahun 2020.
Dalam Pergub ini berisi 4 (empat) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 202
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat