KLASIFIKASI MUTU DAN PERUNTUKAN AIR SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG SINAMAR, SUNGAI BATANG PANGIAN DAN SUNGAI BATANG MASANG GADANG
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 26
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KLASIFIKASI MUTU DAN PERUNTUKAN AIR SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG LAMPASI, SUNGAI BATANG LEMBANG,
SUNGAI BATANG SINAMAR, SUNGAI BATANG PANGIAN DAN
SUNGAI BATANG MASANG GADANG
ABSTRAK:
a. bahwa sungai merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting yang perlu dilestarikan dengan melakukan pengelolaan kualitas air sungai secara bijaksana dan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
b. bahwa salah satu cara dalam pengelolaan kualitas air sungai, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan klasifikasi mutu dan peruntukan air sungai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
c. bahwa klasifikasi mutu dan peruntukan air Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Lembang, Batang Sinamar, Batang Pangian dan Batang Masang Gadang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 namun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini berdasarkan hasil pemantauan dan kajian kualitas air pada masing-masing sungai sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Masang Gadang
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008,
KETENTUAN UMUM, KLASIFIKASI MUTU DAN PERUNTUKAN AIR SUNGAI, KRITERIA MUTU AIR SUNGAI, PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI, PEMBIAYAAN, EVALUASI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaaan ujian penyesuaian ijazah di Kabupaten LKombok Utara, maka seesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang kenaikan pangkat Bagi PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah, perlu mengatur Pelaksanaan Ujian Penyesuain Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Utara
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 7 Tahun 1977
PP Nomor 99 Tahun 2000
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011
Perda Kab. Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
Peserta UKPPI adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilohan karena memperoleh STTB/ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UKPPI
Tahapan Pelaksanaan Ujian dan Berkas Pesryaratan
Materi Ujian Penyesuaian Ijazah
Kriteria Kelulusan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas.
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007.
Ketentuan perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan adanya mekanisme pennanganan pengaduan yang memberikan jaminan kerahasiaan bagi pengadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Pelanggaran
Bab IV Sumber Pengaduan
Bab V Tim Penanganan Pengaduan
Bab VI Mekanisme Penyampaian dan Pengelolaan Pengaduan
Bab VII Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Bab VIII Pemantauan dan Pemutakhiran
Bab IX Perlindungan terhadap Pengadu
Bab X Penghargaan dan Sanksi
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; No.18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PERPRES No. 97 Tahun 2017; PERMEN LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERDA KOTA MEDAN No. 6 Tahun 2015; PERDA KOTA MEDAN No. 11 Tahun 2016; PERDA KOTA MEDAN No. 15 Tahun 2016.
Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya penggunaan kode rekening baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 yang belum tercantum pada Bagan Akun Standar Pelaporan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie jaya, perlu dilakukan pengaturan kembali Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No. 65 tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016; PERMENKEU No. 223/pmk.05 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No, 3 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya No. 23 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Mengubah Lampiran III Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ( Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Perlu di Selenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional, Terbuka dan Bertanggung Jawab Sesuai dengan Aturan Pokok yang Telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
Bahwa dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Sarana Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Huruf a, dan Huruf b, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 15 Thaun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengellaan Keuangan Daerah (SIMDA) Kabupaten Balangan, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Penanggung Jawab Pengelolaan Simda dan Monitoring Pengelolaan Keuangan;
Tugas dan Wewenang Penanggung Jawab Pengelolaan Simda dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pengamanan, Pengendalian dan Pemeliharaan Database;
Instalasi Aplikasi Simda; dan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi dan tugas pokok, tata kerja, kepegawaian, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
Kegiatan pengendalian arsip dinamis di Kab. Lampung Selatan perlu dilakukan secaraefektif, efisien dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip, berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan pengelolaan arsip dinamis
UU No. 28 Tahun 1959; UU Darurat Bo. 6 Tahun 1956; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PerdaKab. Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
