PEMBERDAYAAN ORGANISASI - PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
2024
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2024/NO.1
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi
Perkumpulan Petani Pemakai Air;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakata Nomor 7 Tahun
2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan Umum; Pembentukan P3A,GP3A. dan IP3A; Hubungan Kerja; Pelaksanaan dan Pemberdayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 34 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Pengeluaran Atau Pemasukan Ternak/Hewan Dan Produk Hewan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pengeluaran atau Pemasukan Ternak/Hewan dan Produk Hewan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 41 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2019; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PP No. 31 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 39 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/8/2006; Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/9/2011; Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian No. 17 Tahun 2023; Perda No. 4 Tahun 2020;
Dalam pergub ini diatur tentang Prosedur Pengeluaran atau Pemasukan Ternak/Hewan dan Produk Hewan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 38)
19 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD 2023 (62)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa cadangan pangan pemerintah daerah merupakan persediaan pangan di Provinsi Gorontalo untuk menghadapi
masalah dan mengantisipasi/menaggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam,
dan atau menghadapi keadaan darurat, untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya penyediaan cadangan pangan provinsi, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 18 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beebrapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 17 Tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Pergub No 74 Tahun 2016, Pergub No 48 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Terdiri dari 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 53 Tahun 2023
Pangan, Pertanian dan PeternakanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. Gorontalo No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 53, BD 2023 (53)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk bantuan langsung pangan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2023 mempersyaratkan penerima bantu an langsung pangan harus mempunyai kartu Vaksin booster COVID-19, serta berdasarkan Peraturan Pre sid en Nomor 48 Tahun 2023 Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 5 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 39 Tahun 2012, Perpres No 63 Tahun 2013, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 96 Tahun 2015, Perpres No 63 Tahun 2017, Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021, Perpres No 48 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 39 Tahun 2020, Permensos No 5 Tahun 20221, Pergub Gorontalo No 2 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman pengelolaan Kopi Bubuk Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka kopi merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan Lampung yang dapat meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil, mikro dan menengah serta dapat mendongkrak perekonomian, menyediakan lapangan keija, namum pengelolaan Kopi Lampung masih diusahakan oleh pelaku usaha/ petani pengolah kopi yang belum memiliki pedoman yang baku;
sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menyusun pedoman mengenai kualitas bahan baku, proses produksi, kemasan dan cita rasa kopi bubuk lampung untuk memenuhi pasar global dengan berpedoman kepada
Standard Nasional Indonesia (SNI);
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Kopi Bubuk Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2018; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 29 Tahun 2021; Permentan No. 35/Permentan/ OT.140/7/ 2008; Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/ M-Ind/ Per/ 7/ 2010 Tahun 2010; Permentan No. 49/ Permentan/ OT.140/4/2014; Permentan No. 20/Permentan/ OT.140/2/2010; Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai pedoman pengelolaan Kopi Bubuk Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
14 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 43 Tahun 2023
Kepegawaian, Aparatur Negara - Pangan, Pertanian dan Peternakan
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD/2023/NO.43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan perlu perumusan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan;
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan;
Dasar Hukum : asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas;
Ketentuan Lain Lain;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
31 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Gabah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kesediaan pangan di Daerah;
b. bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya sumber pangan yang berasal dari padi-padian di wilayah Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan ditribusi Gabah yang keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2022; Peraturan Meteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020;
Dalam Pergub ini diatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, yaitu tata cara pendistribusian gabah dan pengendaliannya ke luar daeah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
8 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2023
PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARJA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Rahaja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan
Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi terkait penyediaan dan distribusi pangan murah bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan Badan Usaha
Milik Daerah dalam bentuk penugasan;
berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan
Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Raharja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 7 Tahun 2011; Perda Lampung No. 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapakn mengenai Penugasan Perseroan Terbatas Wahana Rahaja dalam Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
10 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011; Permentan No. 64/Permentan/Ot.140/5/2013; Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018; Permentan No. 1 Tahun 2019; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
18 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2023
Pergub Prov. Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat
REGENERASI - PETANI - JAWA - BARAT - UNTUK - PENINGKATAN - KETAHANA - PANGAN - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36, BD Tahun 2023 No.36
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Jawa Barat perlu dilakukan penguatan akselerasi melalui kolaborasi antar pemerintah atau pelaku usaha, masyarakat serta media lainnya sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2020.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Program Petani Milenial, Pembangunan Sistem Informasi dan Data Terpadu Regenerasi Petani, Kerja Sama Daerah, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Peratuan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 dan Peratuan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 dicabut.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
