Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negri Sipil, Non Pegawai Negri Sipil Daerah Dan pegawai tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
dasar hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.02/2015; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2009; Perda No.10 Tahun 2009; Perda No.11 Tahun 2009.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawabannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2014.
13 halaman, Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Ten tang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat,
peserta Jaminan Kesehatan Nasional dikecualikan sebagai
subyek retribusi sehingga Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di
Kabupaten Temanggung tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Puskesmas Di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 12 Tahun 2013; Perpres No 32 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 30 tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No 28 Tahun 2014; Permenkes No 59 tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendapatan dan penganggaran, pengelolaan dan pemanfaatan dana, pengadaan barang dan jasa, penataahaan administrasi keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2014 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2019
Teknis Pemberian Gaji-dan-Tunjangan Ketiga Belas-dan-Tunjangan Hari Raya-yang Bersumber-dar-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, dan Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2019; PP No. 36 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan teknis pemberian dan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 34 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO TA 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO TA 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghiitungsn Rincian Dana Desa setiap Desa, telah ditetapkan Perbup Kab. Karo No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018; Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 terdapat satu Pasal yang harus diselaraskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 0.7/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 0.7/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2018.
Penundaan penyaluran Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2010
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN BATASAN PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)-DILINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-BALI
2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2010/No.34
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa batasan pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 28 Tahun 2008;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat
ini sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008
tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah
Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2009
Pasal 4 Ketentuan Bab IV Pasal 4 diubah
Pasal 5 Ketentuan Bab V Pasal 5 diubah
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 34 Tahun 2020
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak Bencana Non Alam akibat Virus Corona, maka Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Bantuan Sosial Sembako.
Dasara HUkum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UUNomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perppu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2012; PP Nomor 63 Tahun 2013; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 14 Tahun 2016; Permensos Nomor 5 Tahun 2019; Permenkes Nomor 9 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020; Kepmensos Nomor 146/HUK/2013; Perda Nomor 25 Tahun 2007; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran, Kriteria, mekanisme Pendataan, Penerimaan, Persyaratan, Jenis dan Besaran Bantuan Serta Lokasi Penerima Bantuan; Penyelenggara; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 34 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Solok No. 36 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. solok No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Solok
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin tingginya mobilitas kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan upaya menjaga kewibawaan lembaga DPRD serta hasil penilaian Tim Appraisal terhadap tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD, maka terhadap Perbup kab. Solok No. 7 tahun 2017 perlu dilakukan perubahan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 tahun 2018, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Kab. solok No. 7 Tahun 2017, Perbup Solok No. 36 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Perbup Solok No. 36 tahun 2017 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPangan, Pertanian dan PeternakanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permentan No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Sanwa drngan wink diundangkannyn Peraturan Dacrah Nomor
17 Tahun 2014 [manna Perubahan Kedua Aces Pennumn
Dacron Kota Bannniziru Humor 10 Tuhun 2008 tentang
Pembentukan, Orymnisasi don Into Kerja Sekretariat Dnerith
dan Dcwan Perwakilan Rakyat Darrah Kota Banjarbaru
(Lemtmran Dacron Kota Banjarbaru Tabun 2014 Humor 17),
pettu dilakukan penyesuoian dan perubahan terhadap butas
jumlob uattg persedittan turtuan keno perangkut (Introit Tahun
Anggaran 2015; bahwa berdasarlum pertunbangan sebagaimana dimaksud
daktm huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarbant tentang Perubahun Atas Peraturim Walikom
Banjarbaru Namur I Tabun 2015 tcntatig Batas Junilali Uang
Penniman Bahian Kenn Prrangkat Data), Tahun Anggnran
2015;
Undstng-Undung Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Humor 17 Tabun 2003; Undang-Undung Romer I Tahun 2004; Undang-Undang Humor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Namur 25 Tabun 2004; Undang•Undang Nomor 28 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005; Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005; PeraturanPemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pcmcrunah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturun Pernerinuth Nomor 2 Tahun 2012; Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
Peraturan Walikota
Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Batas Jumlah Uang
Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tahun Anggaran
2015 dengan sitemaika; Pasal I; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Tengah, perlu disesuaikan dengan
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menyesuaikan perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mengatur
kembali tingkat, golongan dan pelaksanaan perjalanan
dinas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2007
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 23), diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 23), diubah
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
