Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pernbinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20).
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Administrasi Umum;
b. Administrasi Penduduk;
c. Administrasi Keuangan;
d. Administrasi Pembangunan; dan
e. Administrasi Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa; 5. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Mengatur bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Bupati Menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa
b.Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati.Alokasi Dana Desa diPergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Pembangunan,Pembinaan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah-Desa-Standar/Pedoman-Dana Desa
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2020/40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, Dan bahwa terdapat perubahan kebijakan yang mendasar dari pemerintah pusat terkait pagu Dana Desa secara nasional, mekanisme penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan dana desa, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Wali Kota melakukan penyesuaian penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa serta melakukan perubahan Peraturan Wali Kota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/ 2020, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Mengubah Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
1. Pemerintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 136) 2. Pemerintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa daJam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 17 (Tujuh belas) bab dan 172 (Seratus tujuh puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Persiapan Pemilihan; Penetapan Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Serentak; Tahapan Pemilihan Kepala Desa; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepala Desa; Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Larangan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Penanganan Pengaduan; Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; Cuti Kepala Desa; Pemberhentian Dan Pemberhentian Sementara; Peningkatan Kapasitan Kepala Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
1. Pemerintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 136)
2. Pemerintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 145)
dicabut dan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2022
pembentukan - desa - dan - kelurahan - tangguh - bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penagangan bencana, diperlukan dukungan dan serta pweran masyarakat maka perlu memebentuk Perbup tentang Pembentukan Desa dan keluruhan Tangguh Bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaiamana telahj diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 24 tahun 2007; Uu No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengfan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 21 tahun 2008; PP No. 22 tahun 2008; Pp No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No. 18 tahun 2016 sebagaimana telah dioubah dengan Pp no. 72 tahun 2019; PP No. 17 tahun 2018; Pp No. 12 tahun 2019; Perkep badan Nasional; penanggulangan Bencana No. 1 tahun 2012; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda kab, Bogor No. 2 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No, 2 tahun 2010; perda kab. Bogor No. 6 tahun 2015 sebagaimana tel;ah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 6 tahun 2018; Perds kab. Bogior No. 12 tahun 2016 sebagaimanaq telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 2 tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Makud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Dan Kelurahan Tangguh Bencana, Pembentukan Desa tangguh Bencana Dan kelurahan Tangguh Bencana, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas, monitoring Evaluasi Dan pela[poran, Penbinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Anggaran, Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Oeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab 6 (enam) Pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Pengalokasian; Penyaluran; Penyaluran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
