Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 53 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2018
PERWALI Kota Tebing Tinggi No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Computerized Tomography Scan dan Central Venous Pressure pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Computerized Tomography Scan dan Central Venous Pressure pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Computerized Tomography Scan Dan Central Venous Pressure Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-upl) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL wajib menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
UU No.5 Tahun 1960, UU No.5 Tahun 1990, UU No.41 Tahun 1999, UU No.34 Tahun 2003, UU No.7 Tahun 2004, UU No.31 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2009, UU No.22 tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.18 Tahun 2013, UU No.3 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2012, PP No.17 Tahun 2013, PP No.66 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Permentan No.98 Tahun 2013, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.34 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Dilengkapi UKL-UPL dan SPPL, Penyusunan, Pemeriksaan UKL-UPL; Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup; Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan UKl-UPL dan SPPL; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
15 halaman dan 25 halaman konawe
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2018
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun Anggaran 2018.
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 6 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. UU No. 30 Tahun 2014
9. UU No. 15 Tahun 2017
10. PP No. 58 Tahun 2005
11. PP No. 43 Tahun 2014
12. Perpres No. 107 Tahun 2017
13. Permendagri No. 13 Tahun 2006
14. Permendagri No. 113 Tahun 2014
15. Permendagri No. 80 Tahun 2015
16. Permendagri No. 33 Tahun 2017
17. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 1 Tahun 2018
18. Perbup Bengkulu Utara No. 1 Tahun 2018
Pasal 4 :
Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :
a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
b. Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 26 Tahun 2018
PERBUP Kab. Boyolali No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, Susunan Organisasi, Jabatan, serta Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 39) dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 26, BN.2018/NO.1814, peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian
Badan Usaha Milik Desa;
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pengelolaan, Struktur Organisasi BUMDesa, Organisasi Pengelola, Penasehat, Pelaksana Operasional, Pengawaas, Masa Bakti, Larangan, Pemberhentian, Pembentukan BUMDesa, Permodalan, Klasifikasi Jenis usaha BUMDesa, Pengelolaan Keuangan BUMDesa, Pembagian Keuntungan, Kerjasama BUMDesa, Kepailitan BUMDesa, Pergantian Antarwaktu, Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa, Laporan Pertanggungjawaban, Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016.
28 Hlm, Lamp: I-III
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Perwali No. 54 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, maka perlu dibentuk Perwali tentang pembentukan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No 35 Tahun 1992; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 15 Tahun 2016; Perwali No. 1 Tahun 2017; Perwali No. 54 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur tentang pembentukan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, eselonisasi serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
-
Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang pada Dinas, serta hal- hal yang belum diatur dalam Perwali ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Peraturan ini terdiri atas 11 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
