Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pedoman teknis pola pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, Perpres No 54 Tahun 2010, Permendagri No 61 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenkeu No 08/PMK.02/2006, Permenkeu No 66/PMK.02/2006, Permendagri No 53 Tahun 2011, Permenkeun No 109/PMK.05/2007, Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008, Kepmenkes No 582/Menkes/SK/VI/1997, Kepmenkes No 703/Menkes/SK/IX/2006, Pergub No 72 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, asas dan tujuan, pejabat pengelola, pendapatan dan biaya, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, perubahan RBA dan DPA, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan penilaian kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Pergub ini terdiri dari 51 hlm peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018
PERGUB Prov. Gorontalo No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
MEKANISME -PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN -INSENTIF -ATAS PEMUNGUTAN PAJAK -DAN RETRIBUSI- DAERAH
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2018/NO.33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal (8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan meninjau kembali Pergub gorontalo nomor 11 tahun2017
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 69 Tahun 2010 ; Perda No. 03 Tahun 2006 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2011 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2012 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 ; Perda No. Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2014 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2015 ; Perda Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 ;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, di dalamnya juga mengatur tentang; insentif pemungutan dan besaran insentif; proporsi pembagian insentif pajak; penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan yang dicabut : Pergub Gorontalo No. 11 Tahun 2017
-
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 33 Tahun 2012
perubahan atas peraturan bupati nomor 56 tahun 2011 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2012/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Melaksanakan kaidah - kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah agar Pelaksanaa Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan serta perlu Meningkatkan Akuntabilitas Penggunaan dan Pejalanan dinas berdasarkan Prinsip Kebutuhan Nyata/Biaya Ril.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permenkeu No. 07/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2010; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 32 Tahun 2012; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap termasuk di dalamnya mengatur tentang persetujuan dan/atau perintah perjalanan dinas, kedudukan perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas jabatan, prosedur pembayaran perjalanan dinas, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gorontalo No. 56 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.113 Tahun 2020 ttg Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020.
materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 25 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 33 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1950:
UU No 17 Tahun 2003:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 12 Tahun 2019:
PP No 16 Tahun 2021:
Perpres No 33 Tahun 2020:
PermenPUPR No 22/PRT/M/2018:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Permenpu PR No 1 Tahun 2022.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Maksud dan Tujuan:
Penyusunan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah:
3. Pelaksanaan:
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 33 Tahun 2017
PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PER DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2017/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraaturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.
Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belauja Daerah Kabupaten/Kota dan rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rekening Milik satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu adanya penetapan mengenai pembukaan, pengelolaan, pelaporan, dan penutupan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah, bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi, perlu menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Jenis Rekening, Kewenangan Pengelolaan Rekening, Pembukaan Rekening Skpd, Pengoperasian Rekening dan Penutupan Rekening.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 22 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 33 Tahun 2011
BUMD - Penanaman Modal dan Investasi - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga
ABSTRAK:
a. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
b. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga;
c. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga, sudah tidak sesuai lagi;
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pihak Ketiga.
Pasal 18 (6) UUD 1945;
UU No. 64 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 30 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 32 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 25 tahun 2007;
UU No. 40 Tahun 2007;
UU No. 12 Tahun 2011;
PP No. 44 Tahun 1997;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 6 Tahun 2006;
PP No. 38 Tahun 2007;
PP No. 50 Tahun 2007;
Perpres No. 1 Tahun 2007;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 17 Tahun 2006;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 26 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 1 Tahun 2007.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penyertaan Modal; Jangka Waktu Penyertaan Modal; Bentuk Penyertaan Modal Daerah; Tata Cara Penyertaan Modal; Hasil Usaha; Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir telaahan staf dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi nomor : 445/1220/RSUD/IV/2017 tanggal 11 April 2013 tentang Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU no.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.39 Tahun 2007, PP No.7 Tahun 2008, PP No.27 Tahun 2014, Kepres No.42 tahun 2002, Perda No.11 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan lampiran XI Peraturan bupati No.32 Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
