Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa tarif retribusi tempat parkir tepi jalan umum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat tarif retribusi parkir tepi jalan umum dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakuan penyesuaian tarif retribusi;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan sistematika:
Penyesuaian Besarnya Tarif Retribusi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal maka perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983; sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010.
Perbup ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, meliputi: tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; pemberian angsuran dan penundaan pembayaran retribusi; tata cara penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Boalemo Melayani Warga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk oleh karena pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan, dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Bahwa pelayanan masyarakat merupakan salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017¬2022. Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat perlu dilakukan terobosan/langkah pelayanan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Boalemo Melayani Warga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Boalemo Melayani Warga, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan dan pelaksanaan Boalemo melayani warga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat,
sehingga menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan
masyarakat. Tatacara dan persyaratan dalam hal pemberian dan
penyetoran jasa pelayanan kesehatan yang ada di Pusat
Kesehatan Masyarakat perlu diberikan penjelasan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Objek
Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 tahun
2011; Perataran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan
Bupati ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan; Besarnya Tarif, Obyek Retribusi dan Tata Cara Pemungutannya. Besarnya tarif retribusi atas pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan
dan unit pelayanan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatalaksanaan, pendanaan, pelaporan, dan pengendalian, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
1. UU No 17 Tahun 2003;
2. UU No 1 Tahun 2004;
3. UU No 15 Tahun 2004;
4. UU No 25 Tahun 2004;
5. UU No 33 Tahun 2004;
6. UU No 12 Tahun 2011;
7. UU No 23 Tahun 2014;
8. UU No 30 Tahun 2014;
9. PP No 20 Tahun 2004;
10. PP No 55 Tahun 2005;
11. PP No 56 Tahun 2005;
12. PP No 58 Tahun 2005;
13. PP No 79 Tahun 2005;
14. PP No 8 Tahun 2006;
15. PP No 39 Tahun 2006;
16. PP No 3 Tahun 2007;
17. PP No 6 Tahun 2008;
18. PP No 8 Tahun 2008;
19. PP No 60 Tahun 2008;
20. PP No 53 Tahun 2010;
21. PP No 18 Tahun 2016;
22. Perpres No 29 Tahun 2014;
23. Perpres No 87 Tahun 2014;
24. Permendagri No 13 Tahun 2006;
25. Permendagri No 23 Tahun 2007;
26. Permendagri No 4 Tahun 2008;
27. Permendagri No 73 Tahun 2009;
28. Permendagri No 54 Tahun 2010;
29. Permendagri No 80 Tahun 2015;
30. PermenPANRB No 53 Tahun 2014;
31. Perda Kab Malang No 23 Tahun 2006;
32. Perda Kab Malang No 6 Tahun 2008;
33. Perda kab Malang No 7 Tahun 2008;
34. Perda Kab Malang No 6 Tahun 2016;
35. Perda Kab Malang No 9 Tahun 2016;
36. Perbup Malang No 36 Tahun 2011.
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Ruang Lingkup;
Bab III Mekanisme Tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Bab IV Mekanisme Tahunan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Bab V Mekanisme Tahunan Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
Bab VI Sanksi;
Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Perbup Malang No 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemkab Malang (BD No 8 Seri E)
78
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2017
dinas pertanian dan ketahanan pangan - tugas dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Temanggung;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala dinas, sekretariat, bidang tanaman pangan, bidang holtikultura, bidang perkebunan, bidang ketahanan pangan, bidang pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian, dan jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2008 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sembilan Keterampilan Kunci Hidup Sukses Peserta Didik di Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa hidup di Kabupaten Bojonegoro sudah sulit dan akan semakin sulit seiring dengan masalah sosial, kemiskinan, lingkungan hidup, dan kompetisi global, maka pendidikan harus mengajarkan keterampilan hidup yang relevan untuk anak agar survive dan unggul dimasa datang, yang apabila tidak dilakukan akan terjadi pengangguran, kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya akan semakin marak; bahwa masih ditemukan peserta didik yang belum menemukan tujuan hidupnya secara jelas, apalagi tekadnya untuk meraih sukses, karena pada umumnya anak-anak hanya merumuskan cita-cita dalam bentuk formal, misalnya menjadi: Dokter, Polisi, TNI, PNS dan profesi lainnya yang sejenis; bahwa cita-cita formal sebagaimana dimaksud dalam huruf b jumlahnya tidak lebih dari 3% penduduk Indonesia dan selain itu saat ini telah terbuka berbagai peluang hidup yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya yang memerlukan jenis keterampilan hidup spesifik, dimana anak perlu mendapat arahan, pendidikan dan pembelajaran berbasis untuk mencapai kehidupan masa depan yang lebih sukses; bahwa kolaborasi pendidikan pada dasarnya adalah usaha kolaboratif antara orang tua, komunitas, guru, murid, dan Pemerintah untuk menyiapkan keterampilan hidup sukses bagi generasi muda, oleh karena itu dalam pelaksaaannya diperlukan kesepahaman, tujuan, strategi, dan rencana aksi secara bersama-sama;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Bupati tentang pelaksanaan sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan ini memuat hal-hal berikut, diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan, sembilan keterampilan hidup sukses, sasaran, hak dan kewajiban, pelaksanaan, pendanaan pendidikan, serta sanksi administratif. Sembilan keterampilan hidup sukses tersebut meliputi terampil niat hidup lebih baik, terampil berkarya yang layak laku dijual sebagai amal sholeh, terampil berkomunikasi, terampil dan bisa bekerjasama/berkolaborasi, terampil berpikir kritis reflektif, kreatif/inovatif, terampil hidup sehat mandiri, terampil hidup dalam kebencanaan (survive); dan terampil mengelola hidup bahagia. Sasaran pembelajaran sembilan keterampilan kunci hidup sukses peserta didik di Kabupaten Bojonegoro adalah peserta didik PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Negeri/Swasta Kabupaten Bojonegoro.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2017/ No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis dan materi muatan peraturan di desa, peratran desa, evaluasi dan klarifikasi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, pembiayaan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
BAHWA SETIAP ANAK MEMPUNYAI HAK HIDUP, TUMBUH, BERKEMBANG DAN BERPARTISIPASI SECARA WAJAR SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT KEMANUSIAAN, SERTA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN, TUJUAN DAN SASARAN; PRINSIP KELEMBAGAAN, TAHAPAN PENGEMBANGAN, PENDANAAN; PEMBINAAN; PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka pengelolaan Direksi Kit/Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/56/KPTS/414.014/2002 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini; berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 23 Tahun 2014
4. PP No 58 Tahun 2005
5. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
6. Perda No 14 Tahun 2016
7. Peraturan Buapti No 59 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/96/KPTS/414.014/2002 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek Drum Bekas Aspal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
