Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016 tentang HasiI pemetaan intensitas beban kerja urusan pemerintahan bidang sosial;
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubiik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubiik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3).
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Darah
Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Unit Pelaksana Teknis Daerah
Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Kepegawaian
Bab IX Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Mencabut:
Peraturan Bupati Kolaka Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 60)
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 33 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja yang berdampak kepada besaran pagu Alokasi Dana Desa, maka perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Pengalokasian dan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2022.
UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 49 Tahun 2008, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 12 tahun 2019, PerMendagri No 20 Tahun 2018, PerMendagri No 190/PMK.07/2021 Perda Kab Mesuji No 2 Tahun 2022, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022
Halaman : 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di Daerah yang selaras dengan pembangunan nasional , perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b.Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 81 Tahun 2022tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang rencana kerja pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2005
4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008
7. Peratura Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018
8. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Pasal 1 ketentuan Umum
Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pasal 2 Peraturan Bupati mulai berlaku tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Peraturan Bupati Badung Nomer 33 Tahun 2022
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penambahan rincian barang dan
penyesuaian harga barang, maka perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun
2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun
2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten
Jepara Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2021
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 yaitu tentang honorarium panitia dan standar biaya umum lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MAMBANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 3 Penegasan Batas Desa Mambang Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
ABSTRAK:
bahwa daIam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan pengaturan mengenai Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa sebagai pedoman dan payung hukum daIam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur mengenai permasalahan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewajiban dan larangan;
b. Disiplin jam kerja;
c. Hukuman Disiplin;
d. Upaya Administratif;
e. berlakunya Hukuman Disiplin dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin; dan
f. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan sistem ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu maka dilakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian lahan kering dan lahan basah yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya lokal serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Sesuai ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Mahakam Ulu No. 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah Berkewajiban untuk memberikan insentif kepada petani berupa fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian, dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas akses sumber pembiayaan/permodalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan; Besaran; Sosialisasi, Pendataan, dan Mekanisme Pendistribusian; Penganggaran; Monitoring dan Evaluasi; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
a.
bahwa
dalam
rangka
pelaksanaan
kebijakan
penyederhanaan
birokrasi
di
lingkungan
instansi
pemerintah,
perlu
dilakukan
penataan
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
Usaha
Kecil
dan
Menengah
Kabupaten KonaweKepulauan;
b.
bahwa
Peraturan
Bupati
Konawe
Kepulauan
Nomor
29
Tahun
2016
tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Usaha
Kecil dan
Menengah Kabupaten
Konawe Kepulauan
sudah tidak
sesuai
dengan
perkembangan
hukum
sehingga perlu
diganti;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf
a dan huruf
b,serta
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor 25 Tahun
2021
tentang Penyederhanaan
Struktur
Organisasi Pada Instan si
Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Konawe Kepulauan
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara,
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor5415);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia 5954);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun
2020
Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019
Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6477);
7.
Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan
Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
8.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 10);
9.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun
2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan
Kabupaterr/Kota
yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor525);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor25 Tahun
2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
nstansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan
Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);
12. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
Nomor 2 Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana
telah
diubah,
dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun
2020
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11)
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
BAB V
TATA KERJA
BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN ESELONISASI DALAM JABATAN
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
a Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan,Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 57)
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 202.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004 ; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 59 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017 ; PP Nomor 56 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015; Perda Kab. Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2022.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas : a. pendapatan; b. belanja; c. Transfer d. pembiayaan.
Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
3 Pasal (7 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 33 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. PALI No. 18 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Mencabut
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
belanja daerah - tunjangan hari raya - gaji ketiga belas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2022 /No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dengan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 2022; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERDA No 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjaangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
