Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penggalian potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Reklame, perlu menetapkan nilai sewa rekalme sesuai hasil evaluasi dan pengkajian atas perkembangan penyelenggaraan rekalme; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2018, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali khususnya mengenai besaran nilai sewa rekalme permanen dan nilai sewa reklame non permanen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2003; Perda Kota Salatiga No 11 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 42 Tahun 2010; PErwali Salatiga No 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengubah Lampiran 1 dan Lampiran 2.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, perlu adanya sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU no 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 24 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 46 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang petunjuk teknis aplikasi sistem informasi administrasi pembangunan yang dokumennya tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
24 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penggalian potensi penapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Reklame, perlu menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame didasarkan atas hasil evaluasi danpengkajian dengan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan reklame; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Perwali Salatiga No 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame, perlu ditinjau kembali khususnya mengenai penghitungan besaran nilai sewa reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga No 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame;
UU No 17 Tahun 1950; UU no 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kota salatiga No 11 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perwali Salatiga No 42 Tahun 2010; Perwali Salatiga No 12 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 13, perubahan pada Pasal 6 ayat (1), perubahan pada Pasal 7dan lampiran I sampai dengan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaran Survei Kepuasan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun; Bahwa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan, Sasaran, Manfaat dan Prinsip, 3. Penyelenggaraan Survei, 4. Pelaporan, 5. Monitoring dan Evaluasi, 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
28 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat terhadap kebutuhan
dokumentasi dan informasi hukum secara
lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat
melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum yang tertata dan terselenggara
dengan baik, maka Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan
kembali dan untuk kepastian hukum dalam
perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi
sebagaimana dimaksud, perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi. Terdiri atas 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 diubah.
6 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD No 33/2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu upaya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas;
b. bahwa Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2015, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan hurf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 61 Tahun 2010, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, akses informasi dan dokuemntasi publik, hak dan kewajiban, pengelola layanan informasi dan dokumentasi, standar operasional prosedur PPID, daftar informasi dan dokumentasi publik, ruang pelayanan informasi dan dokumentasi, sistem informasi dan dokuemntasi publik, laporan layanan informasi dan dokumentasi, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, keberatan dan sengketa informasi, pendanaan, pembinaan dan pengendalian dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 370
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Pengelolaan Tourism Information Center
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam Peraturan Walikota ini buntuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha dibidang Pariwisata, maka diperlukan Pembentukan dan pengelolaan Tourism Information Center (TIC); untuk mewujudkan pembentukan dan pengelolaan Tourism Information Center (TIC) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturansebagai pedoman dalam pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pengelolaan Tourism Information Center.
UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pembentukan dan Pengelolaan Tourism Information Center dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan TIC; Pengelolaan TIC; Pengembangan; Pelayanan dan Dukungan; Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian; Organisasi; Data dan Informasi, Aplikasi dan Infrastruktur; Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2018.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomro 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur iklan produk tembakau di media luar ruang; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomro 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan adanya dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, Peraturan Walikota Nomro 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 19 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, perubahan pada Pasal 3 ayat (1), perubahan pada Pasal 4 ayat (1) dan perubahan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD No 24/2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pegelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 1992, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013, Permendagri Nomor 2 Tahun 2014, Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Perda Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan, pengorganisasian, pembinaan, pendanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
