Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD dan standar kebutuhan minimal Pimpinan DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang program dan kegiatan yang belum terakomodir di Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tetang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian standar harga satuan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 6);
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021
Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 ditambah/diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021
4 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SiPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTAANGGOTA DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, DAN WAKIL BUPATI SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tent.ang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia,. Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati
dan Wakil Bupati serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2019
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2019, PP No.19 Tahun 2016, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, PERDA No. 8 Tahun 2016, PERDA No.11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2007
PEDOMAN PENATAAN ADMINISTRASI TENAGA HONORER KELURAHAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2007/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Administrasi Tenaga Honorer Kelurahan Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta tertib
administrasi tenaga honorer , maka perlu dilakukan penataan
administrasi Tenaga Honorer Kelurahan;cbahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang; Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman penataan administrasi tenaga honorer kelurahan kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 35 Tahun 2020
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gai Dan
Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pcgawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 14 (empat belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya,
Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri
Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 35, BN 2018/ NO 844; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 35 Tahun 2009
PEDOMAN - PENGELOLAAN KEUANGAN - BADAN LAYANAN UMUM
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2009/242
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Penitaian terhadap usulan untuk rnenerapkan Pola Pencelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Poraturan Bupat] tentanc Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengeiolaan Keuancan Badan Lavanan Umum Daerah.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai persyaratan dan penilaian persyaratan administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2010/No.25 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal; bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna penyetaraan harga secara proporsional setiap kegiatan pada instansi, perlu di susun Analisis Standar Belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Analisis Standar Belanja Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34.A Tahun 2008 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alat ukur belanja kegiatan dan
penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2010.
4 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2006
pedoman penyususnan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD.2006/No.35
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pangganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.72 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa, Kedudukan Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2006.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 35 Tahun 2016
KEPALA DESA - TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2016/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 29
dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014;
Peratran gubernur ini mengatur tentang prinsip pemilihan, tahapan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan tingkat kabupaten dan panitia pengawas, pemberhentian kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016.
34 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
