Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 21 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Pengelolaan Anggaran Kelurahan;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa masalah ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sudah seringkali terjadi oleh berbagai bentuk tindak
kriminalitas yang meresahkan masyarakat; Bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyaraka; Bahwa ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban linglrungan dalam kehidupan masyarakat ke depan, berpotensi semakin berat dan beragam,
sehingga memerlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat dalam upaya antisipasinya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Sumba Tengah No. 8 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan Siskamling; III. Asas, Tujuan dan Fungsi; IV. Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat; V. Tugas dan Tanggung Jawab Siskamling; VI. Tata Cara Siskamling; VII. Pengendalian dan Sistem Informasi; VIII. Larangan-Larangan; IX. Sarana dan Prasarana; X. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Kabupaten Simalungun telah membuat Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
b. Bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati dimaksud
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 12 Tahun 2011; Perbup Simalungun No. 32 Tahun 2017
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2019 yakni tentang Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Simalungun; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2019
6 Hlmn., Lampiran 35 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan regulasi dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah;
b. bahwa agar investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengatur pedoman pengelolaan investasi Kabupaten Lombok Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 155);
BAB I menyatakan tentang Ketentuan Umum
BAB II menyatakan Maksud, tujuan dan manfaat dari Investasi pemerintah daerah
BAB III menyatakan Kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan investasi pemerintah daerah
BAB IV menyatakan Bentuk Investasi Pemerintah Daerah
BAB V menyatakan Bidang Investasi Pemerintah Daerah
BAB VI menyatakan Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah
BAB VII menyatakan Pelaksanaan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2019.
13
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2019
PENGATURAN - ,PENGENDALIAN - ANGKUTAN - BARANG DAN KELAS JALAN - DALAM - WILAYAH KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan, Pengendalian Angkutan Barang dan Kelas Jalan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa penyeIenggaraan IaIu Iintas dan angkutan barang merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiIiki peranan penting sehingga perIu adanya pengaturan IaIu Iintas dan angkutan barang daIam menunjang kegiatan di segaIa bidang;
bahwa dengan terbatasnya kondisi jaIan di daIam Kabupaten Musi Banyuasin serta dengan semakin meningkatnya jumIah kendaraan yang dapat berakibat pada terganggunya kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengguna jaIan;
Dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 38 Tahun 2004;UU No 22 Tahun 2009;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 34 Tahun 2006;PP No 32 Tahun 2011;PP No 55 Tahun 2012;PP No 80 Tahun 2012;PP No 79 Tahun 2013 ;. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
Menetapkan
395/Kpts/OT.140/11/2005 ;perda No 5 Tahun 2011;Perbup No 77 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ruanglingkup ,Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Dan Gerakan Lalu Lintas
Kelasjalan , Angkutan Khusus Batu Bara ,Dispensasi Penggunaan Jalan,Larangan,Pengawasan Dan Pembinaan,Pelanggaran,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
20 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh, perlu menetapkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 03 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL, KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Ketentuan pengadaan Bahan Berbahaya yang berasal dari Impor
Mengubah :
Permendag No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 25, BN 2019/ NO 341; PERATURAN.GO.ID : 9 HLM
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
