Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online Di Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa guna efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan good governance khususnya terkait pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Buru, perlu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah Berbasis Online di Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; KEPMENKOMINFO No. 69A Tahun 2004; PERMENKOMINFO No. 41 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016; PERDAKABBURU No. 1 Tahun 2015; PERBUPBURU No. 90 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan, pengembangan aplikasi monev, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI, DESA BATU BARAT, DAN DESA SUNGAI MATA-MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti dengan Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti, Desa Batu Barat, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI, DESA BATU BARAT, DAN DESA SUNGAI MATA-MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 6 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2017
Perikanan dan KelautanPangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 61 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budi Daya dan Promosi Produk Perikanan Sungai Jering pada Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunanPerangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangc Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan Sungai Jering Kabupaten Kuantan Singingi;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
Perbup ini terdiri atas 9 Bab dan 19 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Hatchery dan Stasiun Distribusi Benih pada Dinas PerikananKabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Hlm dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 35 Tahun 2017
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR - PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dan merata perlu adanya
upaya peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas; bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di
Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2017 dapat tepat sasaran, berdaya guna dan
berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu membentuk Pedoman Teknis Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar di Kabupaten Semarang Yang Dilaksanakan Pada
Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pembinaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang Yang
Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu pengaturan mengenai Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu ditetapkan Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang penggunaannya berlaku terhitung bulan Januari tahun berjalan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penunjukan bank penyalur dana desa, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
