Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.331 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.05/2013

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 630/KMK.06/2004 dan Menteri Pertahanan Nomor MOU/04/M/XII/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-Lain di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
2013 PMK 67.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2011

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PMK Nomor 10 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2012

Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

Download :
2012 PMK 202.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.02/2020

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

APBN Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Download :
100_PMK.02_2020Per.pdf

Abstrak

PENDANAAN – TATA CARA PENYEDIAAN – PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 100/PMK.02/2020, BN.2020/NO.564, https:jdihkemenkeu.go.id : 9 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 26 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 110, TLN No. 5699) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 28, TLN No. 6461); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Dalam rangka penyediaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, PTN Badan Hukum menyusun usulan kebutuhan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Agama selaku PA, sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN. Dana Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pencairan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dalam bentuk transfer uang ke rekening PTN Badan Hukum. Rektor PTN Badan Hukum bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang diterimanya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Agama selaku PA menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Lampiran halaman 13 – 20.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2011

Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 192/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

Download :
PMK Nomor 160 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.05/2014

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 22/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PMK No. 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Download :
PMK Nomor 154 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014

APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021

Mengubah :

PMK No. 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014

Download :
PMK Nomor 216 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.07/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
PMK No. 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014

Download :
PMK Nomor 236 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.07/2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Mengubah :

PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Download :
167_PMK.07_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2011

Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Taktis Pengamanan Penerimaan Negara

Download :
PMK Nomor 145 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2011.