Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan kajian serta perbandingan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pati dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Pati dan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, yakni Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diubah; Pasal 2 diubah; Pasal 3 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2013
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Temanggung No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2013 No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan
kondisi pada saat sekarang ini yang sudah kurang
relevan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2007, maka perlu adanya penyempurnaan atas
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2007; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
30 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 mencakup penambahan persyaratan pencalonan Kepala Desa, penyesuaian jadwal pendaftaran bakal calon, dan ketentuan terkait pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Selain itu, terdapat perubahan dalam mekanisme pengumuman pendaftaran bakal calon dan penambahan susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2013.
PERBUP Temanggung No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kab. Temanggung No. 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Diubah
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 43 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Sebagai Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 PADA RUANG LINGKUP DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 30 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTAENG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2013/NO.176
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih tertibnya pemasangan Alat Peraga
Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bantaeng maka
perlu dilakukan pengaturan;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di
Kabupaten Bantaeng perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di
atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2.
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 8);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Dokumentasi dan Informasi Hukum|221
6.
7.
8.
9.
10.
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2012 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 15 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2);
Pasal I
Pasal 1
Pasal 8
Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2013.
NOMOR 30 TAHUN 2013
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2013
KEPALA DESA - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2013/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa peraturan bupati Magelang No 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Magelang No 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 21 Tahun 1982; PP No 72 Tahun 2005; Perda Kab Magelang No 12 Tahun 2006; Perda Kab Magelang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Magelang No 2 Tahun 2007; Perda Kab Magelang No 3 Tahun 2007; Perda Kab Magelang no 25 Tahun 2008; Perda Kab Magelang No 26 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 1C ayat (1), penyisipan ayat (1A0 Pasal 12 dan penambahan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), perubahan Pasal 15 ayat (4); Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan huruf j, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 29 huruf h, penyisipan Pasal 34A, penyisipan ayat (1A) Pasal 38, perubahan Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), perubahan Pasal 42 ayat (1) dan penyisipan ayat (2A), perubahan PAsal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2013.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 diubah.
55 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka kelancaran proses dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Majene, maka perlu disusun pedoman pemilihan kepala desa
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 72 Tahun 2005, Perda Kab. Majene No. 2 Tahun 2007, Perda Kab. Majene No. 72 Tahun 2005, Perda Kab. Majene No. 2 Tahun 2007, Perda Kab. Majene No. 3 Tahun 2007, Perda Kab. Majene No. 7 Tahun 2010, Perda Kab. Majene No. 8 Tahun 2008.
Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Desa; Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa; Hak Memilih dan Dipilih; Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa; Kampanye; Pemungutan Suara; Penghitungan Suara; Panitia Pengawasan; Pengawasan, Pembinaan, dan Penyelesaian Permasalahan; Penetapan Calon Kepala Desa; Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih; Masa Jabatan Kepala Desa; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2013.
Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemasangan Atribut dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kegiatan Kampanye
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan pemasangan atribut dan kampanye
di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan tertib dan
terwujud situasi yang kondusif serta tidak mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum dipandang perlu
mengatur pedoman pemasangan atribut dan penggunaan
fasilitas umum untuk pelaksanaan kegiatan kampanye;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana diubah dangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan -Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 22);
Peraturan bupati tentang pedoman pemasangan atribut dan pengguna fasilitas umum untuk pelaksanaan kegiatan kampanye.
Dengan sistematika:
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
METODE KAMPANYE
BAB IV
JENIS-JENIS ATRIBUT
BAB V
PEMBERITAHUAN
BAB VI
TATA CARA PEMASANGAN
BAB VII
FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE
BAB VIII
WAKTU KAMPANYE
BAB IX
KEWAJIBAN
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2013.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2013
Petunjuk - Teknis - Tata - Cara - Pemilihan - kepala - Desa - Di - Kabupaten - Karawang
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2013/15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan kepala Desa Di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2006; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Karawang No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Karawang No. 9 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan Panitia Pemilihan; Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa; Sumber Anggaran dan Pembiayaan Pilkades; Pelaksanaan Pemilihan; Pemungutan dan Perhitungan Suara; Penundaan dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa; Larangan Dalam Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013.
127 hlm (lampiran 91 hlm)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
