Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. HSU Tahun 2018 - 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diwajibkan pada Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di tingkat Kabupaten, perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembangunan Dan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi;
3. Maksud Dan Tujuan;
4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi;
5. Pemantauan Dan Evaluasi;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan ,J angka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 46 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2014, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2009; Perda No. 9 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2013-2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup dan tujuan renstra, sistematika, pelaksanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 46 Tahun 2020
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RPKD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Lebong Tahun 2020
ABSTRAK:
a bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pcmcrintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2020
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020
13. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 31 Tahun 2019
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2016
19 Peraturan Daerah Kobupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RPKD), DIATUR JUGA TERKAIT SISTEMATIKAN PENULISAN PERUBAHAN RKPD, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA PERUBAHAN DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Perubahan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhidung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 46 Tahun 2019
PERWALI Kota Palembang No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Walikota Palembang No. 85 Tahun 2018
Dalam peraturan ini berisi penjabaran dari RKPD, tujuan penyusunan RKPD, dan informasi hasil pembahasan dengan DPRD yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018
PERWALI Kota Medan No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka rencana kerja pebangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2019 ; Bahwa berdasarkan pertibangna sebagaiana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota Ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.25 Tahun 2004 ; UU No.17 Tahun 2007 ; UU No.23 Tahun2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.57 Tahun 2005 ; PP No.8 Tahun 2008 ; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.8 Tahun 20009 ; PERDA Kota Medan No.11 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.1 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Medan ini mengatur tentang ketentuan umum, RKPD, Penyusunan KUA, PPAS, Dan Rancangan APB, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kab. Batang hari Tahun 2021 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perusahaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukank apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi; Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang hari Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2020; Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 96Tahun 2020.
PENDAHULUAN; EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN; KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 46 Tahun 2019
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2021 dan pergeseran kegiatan antar
Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan Rencana
Keija Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan menetapkannya
dengan Peraturan Bupati
UU No.6 Tahun 1991, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.59 Tahun 2017, PP No.86 Tahun 2020, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.100 Tahun 2018, PermenPUPR No.29/PRT/M/2018, Permendikbud No.32 Tahun 2018, Permendagri No.101 Tahun 2018, Permendagri No.121 Tahun 2018, Permenkes No.4 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.40 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permenkeu No.17/PMK.07/2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020, PERDA No.12 Tahun 2019, PERDA No.13 Tahun 2019, PERGUB No.27 Tahun 2021, PERDA No.1 Tahun 2012, PERDA No. 1 Tahun 2013, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.1 Tahun 2018, PERDA No.7 Tahun 2020, PERDA No.8 Tahun 2021, PERBUP No.34 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Halaman 6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
