standarisasi-harga barang dan jasa-kebutuhan pemerintah-ta 2020
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Keuangan Daerah jo Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini memuat 3 Bab dan 10 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Standarisasi Harga Barang dan Jasa; Bab III Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Obyek Tanah Milik Pemerintah Khusus Pemasangan Fasilitas/Sarana, Limbah dan Sejenisnya dan Untuk Pemasangan Sarana Kabel
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan; bahwa pemanfaatan tanah untuk pemasangan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya untuk pemasangan sarana kabel perlu diwadahi dalam pengenaan retribusinya; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Obyek Tanah Milik Pemerintah Khusus Pemasangan Fasilitas/Sarana, Limbah Dan Sejenisnya Dan Untuk Pemasangan Sarana Kabel;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang objek retribusi, penempatan fasilitas/saran, limbah dan sejenisnya danuntuk pemasangan sarana kabel, perizinan, pelaksanaan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel, relokasi fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan ekonomi rnasyarakat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2010,
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka
Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
dipandang tidak sesuai, sehingga perlu diadakan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (1) angka 3, perubahan Pasal 13 ayat (2) huruf v, perubahan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf m, perubahan Pasal 20 ayat (2) huruf f, perubahan Pasal 22 ayat (2) huruf i, huruf l, huruf m dan huruf o, perubahan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf m, huruf n, huruf q dan huruf r, perubahan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), perubahan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), perubahan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), perubahan Pasal 42 ayat (2) huruf g, perubahan Pasal 43 ayat (2) huruf g, penambahan Bab XA dan Pasal 55a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 diubah.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 24 Tahun 2019
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 09 Tahun 2017
Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang• undangan dan kelembagaan sehingga perlu diganti;
c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma Tentang Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
9. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DIATUR JUGA TERKAIT KEDUDUKAN, SERTA TUGAS DAN FUNGSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Seluma ini, Peraturan Bupati Seluma Nomor 09 Tahun 201 7 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG PEMBINAAN
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN SEHUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN MENYESUAIAKN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAKA PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG PEMBINAAN PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SEKITAR TAMAN WISATA ALAM DANAU DUSUN BESAR
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar
1. UU No 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 28 Tahun 2002
4. UU No. 26 Tahun 2007
5. UU No. 10 Tahun 2009
6. UU No.5 Tahun 1990
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 20 Tahun 1968
9. PP No. 36 Tahun 2005
10. Perda No. 21 Tahun 2003
11. Perda No. 12 Tahun 2012
12. Perda No. 14 Tahun 2012
13. Perda No. 10 Tahun 2016
(1) Maksud dari penyusunan RTBL Kawasan merupakan panduan rancangan bangun lingkungan/kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar
(2) Tujuan RTBL Kawasan adalah untuk kawasan Eko-wisata atau Eco-tourism
(3) Ruang Lingkup RTBL Kawasan meliputi :
a. pengaturan pengembangan kawasan sekitar taman wisata alam Danau Dusur Besar.
b. pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penambahan Jasa perencanaan dan pengawasan untuk tenaga ahli (Profesional staf) perlu merubah Peraturan Walikota tentang Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) untuk konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2011, UU NO.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2017, PP NO.29 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, Perpres No.16 Tahun 2018, PermenPU No.28/PRT/M/2016, PermenPUPR No.22/PRT/M/2018, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2018, Perwako No.21 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBUSABLE COST) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2019
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019
Dasar hukum; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Bupati ini berisi tentang, pedoman pelaksanaan kegiatan di kelurahan Kabupaten Polewali Mandaar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
