Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoiman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat
ABSTRAK:
a. untuk melaksanaknn ketentuann Peraturan Menteri Pembanggunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal, perlu Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan Perbasis Perdesaan ( Perdesaan Sehat);
b. dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 Kesehatan, Sasaran Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait bagi tersedian dan berfungsinya faktor penentu kualitas kesehatan di daerah tertinggal;
1.Pasal 28, Pasal H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1954
2.UU No. 9 Tahun 1967
3.UU No. 3 Tahun 2003
4.UU No. 3 Tahun 2003
5.UU No. 17 Tahun 2003
6.UU No.25 Tahun 2004
7.UU No. 29 Tahun 2004
8.UU No. 32 Tahun 2004
9.UU No. 40 Tahun 2004
10.UU No. 39 Tahun 2008
11.UU No. 36 Tahun 2009
12.UU No. 12 Tahun 2011
13.PP No. 32 Tahun 1996
14.PP No. 79 Tahun 2005
15.PP No. 38 Tahun 2007
16.PERPRES No. 5 Tahun 2010
17.PEMENKES No. 1464/MENKES/PER/X/2010
18.Peraturan Menteri Pembangunan No. 1 Tahun 2013
19. PERDA No. 13 Tahun 2007
20. .PERDA No. 6 Tahun 2011
Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali Bappeda bersama Dinas Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Target Millenium Development Goals Kabupaten Kolaka Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan, terkait program percepatan
pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten
Kolaka, 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang
memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten
Kolaka Tahun 2011-2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
, Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang N egara / D aerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 337;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah RPJPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun
2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RAD MDGs
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2015
ABSTRAK:
Millennium Development Goals merupakan suatu komitmen nasional dan global dalam upaya memperbaiki suatu kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan; Percepatan pencapaian Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 dimana Kabupaten/Kota sebagai obyek dan bagian dari Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals, maka perlu komitmen dan dukungan dari Kabupaten/Kota dalam mewujudkan program pembangunan yang sejahyera dan berkeadilan; Percepatan pencapaian Millennium Development Goals daerah perlu segera menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota untuk percepatan pencapaian Millennium Development Goals Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan. perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979; UU No.23 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005.
Disusunnya RAD MDGs untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang sejahtera dan berkeadilan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuannya sebagai pedoman dalam upaya percepatan target Milennium Development Goals dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2014-2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategis dan program serta kegiatan dan merupakan komitmen daerah dalam mendukung RAD MDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan yang diubah: Permendagri No.13 Tahun 2006.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 43 Tahun 2014
Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, LD.2014/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat
Daerah merupakan penjabaran dari tahun ke
lima Pelaksanaan rencana strategis satuan
kerja perangkat Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2010-2015 serta mengakomodir aspirasi,
usulan serta kehendak masyarakat, kalangan
dunia usaha, sertajajaran Pemerintah Daerah;
bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas satuan
kerja perangkat Daerah dalam pembangunan
Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah
perlu menyusun rencana kerja satuan kerja
perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2015, dengan sistematika ketentuan umum; rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2014
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2014tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Paragraf 6 Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangungan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor15/MEN/X/2010; Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor22/PER/M.Kominfo/12/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 tanggal 22 Desember 2010; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM106/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 73 Tahun 2013;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH; DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa daram rangka mempercepat peraksanaan
pembangunan pada kawasan strategis sebagaimana
tertuang dalam peraturan Daerah tentang Nomor 1 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012- 2032, perlu ditetapkan
Kawasan Stiategis Cepat Tumbuh;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 5 tahun 1984; UU No 28 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; PP No 43 Tahun 1993; PP No 27 Tahun 1999; PP No 82 Tahun 2001; PP No 26 Tahun 2008; PP No 42 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 2009; PP No 15 Tahun 2010; Perda Prov jJateng No 6 Tahun 2010; perda Kab Temanggng No 6 tahun 2008; Perda Kab temanggung No 15 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 23 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup KSCT meliputi:
a. KSCT dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. KSCT dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan
c. KSCT dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
Segala ketentuan tentang Kawasan Strategis sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Bupati ini, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2012-2032.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 41 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 40 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sampang;
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 12);
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sampang meliputi :
a. Kawasan Strategis Agropolitan di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Tambelangan;
b. Kawasan Strategis Pariwisata di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong;
c. Kawasan Strategis Industri di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Sokobanah;
d. Kawasan Strategis Perbatasan di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Omben, dan Kecamatan Camplong;
e. Kawasan Strategis Sosial Budaya di Kecamatan Sampang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
