Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah-wilayah perdesaan, sehingga perlu membentuk satuan perlindungan masyarakat di Desa dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan melalui Peraturan Bupati
Dasar Hukum : UU Nomor 2 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 58 Tahun 2005,PP Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 73 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2010, Kep Presiden Nomor 56 Tahun 1972, Permendagri Nomor 10 Tahun 2008, Permendagri Nomor 40 Tahun 2011, Permendagri Nomor 84 Tahun 2014, Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengorganisasian; Tugas, Hak, dan Kewajiban; Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pelaporan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
Adanya pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kabupaten Muna Tahun 2017 dan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai prioritas penggunaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 khususnya menyangkut perjalanan dinas
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017; Perbup Muna No.16 Tahun 2015; Perbup Muna no.40 Tahun 2015; Perbup Muna No.53 Tahun 2016; Perbup Muna No.11 Tahun 2017
Besaran ADD, Prioritas penggunaan ADD, Penyaluran ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/11/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Kapur dengan Desa Mekar Baru dan Berita Acara Nomor 094/12/Setda Tapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Mekar Baru dengan Desa Madu Sari, telah disepakati batas Desa Mekar Baru dengan Desa Kapur dan Desra Madu Sari
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 36 Tahun 2000
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020
tata - cara - pelaksanaan - pembagian - dan - penetapan - rincian - dana - desa - kabupaten - tasikmalaya - tahun - anggaran - 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2020/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 20145 berdasarkan Pasal 16 Permen Keuangan No. 35/PMK.07/2020 berdasarkan Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2020; maka perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaiomana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2020; Permen Desa Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 02 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020; Permen Keuangan No. 205/PMK.07/2019; Permen Kauangan No. 35/PMK.07/2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Sub Unit Kerja Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban inventarisasi Barang Milik
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan Sub Unit Kerja
di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Nomor
Kode Lokasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan
Sub Unit Kerja di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Sub Unit Kerja Di Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Sub Unit Kerja
di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2013
KEPALA DESA - PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BAKTI
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2013/No. 566
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Purna Bakti Bagi Kepala Desa
Yang Berakhir Masa Jabatannya Pada Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Kepala
Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013, perlu
diberikan tunjangan purna bakti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Tunjangan Purna Bakti bagi Kepala Desa yang
Berakhir Masa Jabatannya Pada Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepala desa yang mendapatkan
tunjangan purna bakti, besaran tunjangan purna bakti, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban, sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2013.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Magelang No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
desa harus diberikan secara merata dan proporsional guna
peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa; bahwa dengan adanya perubahan ketentuan penganggaran,
dan mekanisme penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa, Peraturan Bupati Magelang
Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian, Perencanaan, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban Penggunaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 dicabut.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
