PERBUP Kab. Garut No. 156 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2007/No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Daerah Percepatan Pembanguan Daerah Tertinggal (Strada PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009 dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh dan partisipatif yang dituangkan dalam bentuk dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT); bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal sesuai dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah (RAD PPDT); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009 dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah (RAD PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 11 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/ 11/2005; Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/11/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 041 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009 dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah (RAD PPDT) Kabupaten Rembang Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap peruhana kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan keuangan serta penyesuaian penggunaan SILPA tahun sebelumnya, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020; b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2020 merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per Tahun 2020; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tiga pasal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 10 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung, serta dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan secara tertib, terarah dan terpadu, perlu mengatur tata cara penerbitan pengesahan rencana tapak perumahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menerapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 110 Tahun 2020.
Peraturan walikota ini terdiri atas 22 pasal dan 12 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Ketentuan Lokasi; Bab IV Ketentuan Rencana Tapak (Site Plan); Bab V Persyaratan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Bab VI Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan; Bab VII Penerbitan Pengesahan Perubahan Rencana Tapak (Site Plan); Bab VIII Kewajiban Pengembang; Bab IX Pengawasan dan Pengendalian; Bab X Sanksi; Bab XI Ketentuan Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
16 halaman; Lampiran 8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 45 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemenrintah Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perenacanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka peraturan wali Kota medan Nomor 38 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun anggaran berjalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan walikota Medan No.38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Dasar hukum Dari PERWALI ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.25 Tahun 2004 ; UU No.17 tahun 2007 ; UU No.23 Tahun 2014 ; UU No.22 Tahun 1973 ; PP No.58 Tahun 2005 ; PP No.8 Tahun 2008 ; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.8 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.11 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.1 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Medan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan wali kota Medan No.38 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 38) Diubah Sebagai Berikut: Ketentuan angka 6 diubah, Di antara angka 7 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, Di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, Di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a ketnetuan angka 12 diubah, Di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, ketentuan angka 14 idubah dan Di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a ; ketentuan pasal 2 , 3, 4 dan 5 diubah.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012-2031
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera barat tahun 2012-2031
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera barat Tahun 2012-2031 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2012;
b. bahwa dengan adanya perubahan luas kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta perubahan kebijakan pembangunan kehutanan tingkat nasional dan provinsi, maka perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provnsi Sumatera barat Tahun 2012-2031;
UU No 61 Th 1958, UU No 41 Th 1999, UU No 26 Th 2007, UU No 23 Th 2014, PP No 44 Th 2004, PP No 6 Th 2007, PP No 26 Th 2008, PP No 71 Th 2014, Permenhut No P.42/Menhut-II.2010, Permenhut No P.1/Menhut-II/2012, Permen LHK No P.41/MenLHK/Setjen/Kum.I/7/2019,
Beberapa ketentuan diubah yaitu:
1. Ketentuan pasal 2 huruf a dihapus
2. Ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana terlampir
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provnsi Sumatera barat Tahun 2012-2031
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 45 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 6 Tahun 2007; PermenLH No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2008 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 6 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penetapan SPM Bidang Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip SPM, penetapan SPM, pelaporan, pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2012.
6 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
