Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. PER/32/M.PAN/9/2006, jdih.menpan.go.id: 3 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 26C Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26C, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELASANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberrdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 12 Tahun 2017
PP Nomor 17 Tahun 2018
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Ketentuan Umum
Tujuan Dan Prinsip
Prioritas Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dan Anggaran Yang Bersumber Dari APBD
Penganggaran
Publikasi
Mekanisme penetapan Prioritas Penggunaan Dan Tambahan Maupun Anggaran Yang Bersumber Dari APBD
Pelaksanaan Anggaran
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban
Pembinaan Dan Pengawasan
Partisipasi Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
-
-
32
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2014 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 ayat (4) Permendagri No 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
UU No 16 tahun 1950; UU No 17 tahun 1950; UU No 13 Tahun 1954; UU no 25 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 138 tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Pengawasan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20.A Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5.A Tahun 2018
pelayanan dan penandatanganan dokumen di bidang perizinan dan non perizinan-pelimpahan kewenangan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat; Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat secara transparan, proses mudah, pelayanan cepat dan tepat serta mendorong terciptanya iklim usaha yang baik pada sektor riil di masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, maka mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dalam Perizinan Terpadu di Daerah, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelimpahan Kewenangan Jenis Perizinan dan Non Perizinan, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
4 Halaman, Lampiran: 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 4A Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013, perlu diatur petunjuk teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)
UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 7 Tahun 2003, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 42 Tahun 2010, Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 35 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009, Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 4 Tahun 2013
Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Camat, Beras Untuk Keluarga Miskin, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, Musyawarah Desa/Kelurahan, Titik Distribusi, Pelaksana Distribusi Raskin, Kelompok Kerja, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin, Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin, dan Kualitas Beras Bulog; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 17A Tahun 2019
PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 LOMBOK BARAT EMERGENCY SERVICES (PSC 119)
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 LOMBOK BARAT EMERGENCY SERVICES (PSC 119)
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan
pasien gawat darurat medis, maka perlu membentuk
Public Safety Center 119 Lombok Barat Emer�ncy
Services (PSC 119);
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 ten tang
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPDGT) untuk itu perlu dibentuk Emergency Medical
Services System (EMSS) di Wilayah Kabupaten
Lombok Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan
Public Safety Cencer 119 Lombok Barat Emergency
Services (PSC 119).
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC
SAFETY CENTER 119 LOMBOK BARAT EMERGENCY SERVICES
(PSC 119).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang -Undang nomor 9 Tahun 2015
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
