DESA TANJUNG BATU-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Desa Tanjung Batu dengan Desa Bukit Raya tanggal 19 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung tanggal 26
November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Embalut tanggal 26 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Raya tanggal 27 November 2013, Berita Acara Peiacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Manunggal Jaya tanggal 27 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung tanggal 4 Agustus 2014, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa
Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan
Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 36 Tahun 2017
PERBUP Kab. Boalemo No. 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Boalemo No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa TA 2017 Perubahan kedua
Mengubah :
PERBUP Kab. Boalemo No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 Berlaku sejak 18 Agustus 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2017-TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA-TAHUN ANGGARAN 2017-dana desa-ta 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No. 646
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Boalemo No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk oleh karena dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 112/PMK.07/2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah dan Dana Desa dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Boalemo tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor :50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor :112/PMK.07/2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan yang diubah adalah Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Penetapan Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 {Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 613) diubah sebagai berikut: Ketentauan Ayat 1,2 dan 3 pada Pasal 5 diubah dan ketentuan Pasal 7 Bagian Kesatu diubah.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 halaman termasuk dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa serta dalam rangka efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora
Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora
Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 5, penyisipan Pasal 5A, perubahan Pasal 10 ayat (1), perubahan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penyisipan ayat (1a) Pasal 13, perubahan Pasl 14 ayat (1) huruf a dan huruf g, penyisipan ayat (1a) Pasal 15, perubahan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), penyisipan Pasal 17A, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4), perubahan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), penyisipan Paragraf 2A pada Bagian Keempat Bab III, perubahan Judul Paragraf 3 pada Bagian Keempat Bab III, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) huruf c, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 52, penyisipan Pasal 52A dan Pasal 52B, penyisipan Pasal 61A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 diubah.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Kampung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Pengeloaan Aset Kampung, Ketentua Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
89 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 36 Tahun 2001
PEMBENTUKAN - PEMECAHAN - PENGHAPUSAN - PENGGABUNGAN - DESA
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, LD.2001/NO.36
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN,PEMECAHAN,PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
ABSTRAK:
Desa sebagaimana diatur dalam Bab XI UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Perda Kab. Tebo tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PEMBENTUKAN,PEMECAHAN,PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA, meliputi Tujuan Pembentukan Desa; Syarat-syarat Pembentukan Desa; Mekanisme Pembentukan, Pemecahan, Pengahapusan dan Penggabungan Desa; Pemecahan Desa; Penggabungan dan Pengahapusan Desa; Hak, Wewenang dan Kewajiban.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001.
Dengan Berlakunya Perda ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Ketentuan-ketentuan Lain yang bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
7 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD TAHUN 2021 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
1. Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 18 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015;
Ketentuan Umum; Tujuan; Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat; Pendanaan; Pertanggung Jawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2016
PERBUP Kab. Jepara No. 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Mencabut :
Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Namer 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tara Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Namer 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Namer 5 Tahun 2014; Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tabun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Lowongan dan Penataan Jabatan Perangkat Desa
Bab III Pengisian Perangkat Desa
Bab IV Biaya
Bab V Masa Jabatan dan Penghasilan
Bab VI Pemberhentian Perangkat Desa
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2008 dicabut.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Dan Kewenangan Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting Secara Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di desa yang sehat, cerdas, dan produktif serta untuk
pencapaian SDGs Desa perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (stunting) terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa, perlu pedoman bagi Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Perpres No.72 Tahun 2021; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendes PDTT No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman bagi bagi Desa dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa dan memberikan kepastian hukum bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) di desa, sehingga target percepatan penurunan stunting sebesar 11 % tercapai diakhir masa RPJMD Kabupaten Majene pada tahun 2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penetapan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tuban tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Dusun;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Dusun; memuat antara lain: ketentuan umum; kriteria dan persyaratan pembentukan penghapusan dan penggabungan dusun; nama dan batas wilayah dusun; pembiayaan; pembinaan dan pengawasanketentuan lain lain; ketentuan peralihan;ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
jumlah 16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
