mekanisme-penerimaan-biaya-pemeliharaan-pihak ketiga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Pihak Ketiga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan rekanan / pihak ketiga tidakmengajukan pencairan biaya pemeliharaan (retensi 5%) melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak jatuh tempo masa pemeliharaan, perlu adanya pedoman yang mengatur mekanisme tatakelola penerimaan biaya pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh pihak ketiga
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Rekanan/Pihak Ketiga; dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 522
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan standar biaya umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor ,48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini terdiri dari 28 pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Satuan Biaya Honorarium, BAB III tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas, BAB IV tentang Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas, BAB V tentang Satuan Biaya Pemeliharaan, serta BAB VI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Tega! harus diselenggarakan secara efektif dan efisien; b. bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyeragaman analisa standar belanja yang dimuat dalam Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tega!; c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman Analisis Standar Belanja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tega! Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 sebagaimana 2014 tentang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
48 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2022
PEDOMAN EVALUASI INTERNAL APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD 2022 (33)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagai salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 38 Tahun 2000, UU No 5 Tahun 2014, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020, PP No 60 Tahun 2008, PP No 12 Tahun 2017, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018, Permen PAN-RB No PER/04/M.PAN/3/2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu, perlu ditunjang oleh penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan; bahwa setiap calon peserta didik baru berhak untuk mendapatkan pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, mudah, lancar dan non diskriminatif; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
Dasar Hukum Peraturan Ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(Penerimaan Peserta Didik, Persyaratan, Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru(Umum, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali, Jalur Prestasi), Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru(Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran, Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran, Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru, Daftar Ulang)), PENDATAAN ULANG, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan pada
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, maka perlu
melakukan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Klaten
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun
Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2023.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2023 diubah.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33 Tahun 2019
Pangan, Pertanian dan Peternakan - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
a. bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan dalam sistem pengolahan dan pasca panen; b. bahwa dalam penggunaan dan pengelolaan alat mesin pertanian (alsintan) membutuhkan biaya operasional yang meliputi biaya upah operator dan perawatan/pemeliharaan; c. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan alat mesin pertanian yang kelola Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2001; PERMENTAN No. 25/Permentan/PL.130/5/2008; PERMENTAN No. 131/Permentan/OT.140/12/2014; PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/2016; PERMENKEU No. 111/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 173/PMK.05/2016.
Petunjuk Teknis Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hernat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar harga satuan pokok kegiatan. Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja. Berdasrkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Lamp 39 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/ atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah; bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis; bahwa dengan adanya kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta untuk mengakomodir kegiatan dan usulan perubahan standar harga satuan dari perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1, penambahan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2021 diubah.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
