Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023,
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,
mengatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memuat pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran dan pendanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 29 Tahun 2023
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Besaran, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
satuan pendidikan di kabupaten lingga - besaran, sistem, dan prosedur pengelolaan belanja langsung
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Langsung untuk Satuan Pendidikan. Dalam rangka membiayai satuan
pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingga perlu pengaturan tentang pemberian belanja langsung kepada satuan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.31 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab. Lingga No.7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Besaran, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang mekanisme penganggaran, penyaluran, penatausahaan dan lain lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 63 Tahun 2021 tentang Besaran, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Langsung Satuan Pendidikan di Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2023
Perubahan KeLIMA Atas Peraturan Bupati Sarolangun No.1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2023 (29)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. dalam rangka mendukung Program Pengendalian Dampak Inflasi serta Hasil Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sarolangun tanggal 6 November 2023 terkait kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sarolangun telah mencapai angka 5,30% (Peringkat 3 Tingkat Nasional)
b. Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepada Bupati Sarolangun No.526/27/Dist/DKP tanggal 8 November 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Sarolangun TA 2023
c. Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Sarolangun No.526/28/Dist/DKP tanggal 8 November 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Dana BTT dari Alokasi untuk Pembelian Telur Ayam dan Bawang Merah ke Pembelian Cabe Merah
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; Perpres No.130 Tahun 2022; Permendagri No.52 Tahun 2022, Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri 36 Tahun 2018; Permendagri No.28 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.84 Tahun 2022; Permenkeu No.67 Tahun 2023; Permenkeu No.97 Tahun 2023; Permenkeu No.201/PMK.07/2022; Perda Kab. Sarolangun No.6 Tahun 2021; Perda Kab. Sarolangun No.1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sarolangun No.6 Tahun 2023; Perbup Sarolangun No.5 Tahun 2021; Perbup Sarolangun No.1 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Sarolangun No.25 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sarolangun No.1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2023 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka rnernberikan pedornan perhitungan
pekerjaan kegiatan di Kabupaten Ternanggung dan agar
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib,
lancar, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu rnenyusun Harga
Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2023;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga
komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk
setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga
sebagai elemen penyusunannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
64 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 29 Tahun 2023
tunjangan hari raya - gaji ketiga belas - anggaran pendapatan dan belanja daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2023/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Berau No. 10 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja yang Sama pada Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ Tanggal, 10 Maret 2023
Perihal Hasil Pemetaan, Klarifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT TA 2023, DBH-DT TA 2023, dan DAK TA 2023 Jenis
Belanja dan Pergeseran antar Rekening Belanja dalam Program DAK clan BOKB dan Telaahan Staf Kepala
Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Nomor 521.1/448/DISKAN, tanggal, 16 April 2023 Pelaksanaan
Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dalam DPA Dinas Perikanan Kabupaten Gowa; bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada huruf C angka 2
huruf b Pendapatan Transfer angka 4) huruf a poin (4) huruf (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai
rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi
mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atau ditampung daJam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah TA 2023.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; Perda Kab. Gowa Nomor 9 Tahun 2022; Perbup. Gowa Nomor 41 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 29 Tahun 2023
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK:
a . bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, pastisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan untuk mengimplementasikan surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa serta untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akuntabel, perlu diatur pedoman pelaksanaan non tunai di lingkup Pemerintahan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor3)
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 29 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian danhasil pendataan beberapa barang kebutuhan dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan harga yang harusdisesuaikan;
b. bahwa dalam rangka terselenggaranya penganggaran secaraefektif,
efisien dan akuntabel
serta dapat
dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuanganmaupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan,maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2022tentang Analisa Standar belanja tahun Anggaran 2023perlu diubah dan ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor32 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja TahunAnggaran 2023.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuaran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peratuaran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubdengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentaPerubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 20(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 20tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Dae(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentaSistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita NegRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentaKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaPembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepubIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentaPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 20tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (LembarDaerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7).
Pasal I : Lampiran Peraturan Bupati Bantaeng
Pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2022
tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 32) diubah
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diamanatkan bahwa penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersarna;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
Perubahan atas peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2022
3 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
