Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah dan pasal 48 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara, .maka perlu adanya Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PAsal 18 ayat 6 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016
Peraturan ini memuat antara lain tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan PAriwisata; Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Uraian Tugas; Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan PAriwisata
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2017.
-
-
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Laut, meliputi Dinas Sosial, Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016; bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
informasi maka terdapat perubahan di dalam sistem
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga
diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif,
efisien, transparan dan akuntabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran dan penambahan huruf k, huruf l dan huruf m.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda HSU Nomor 8 Tahun 2012; Perda HSU Nomor 15 Tahun 2016; Perbup HSU Nomor 77 Tahun 2016.
Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula
berjumlah Rp. 992.742.189.156,00 bertambah sebesar Rp. 320.279.312.044,00
sehingga menjadi Rp. 1.313.021.501.200,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal dasar melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, terdapat penambahan alokasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
bahwa dengan bertambahnya alokasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, perlumengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2017 kepada PDAM sebesar Rp8.706.000.000,00
- Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada PDAM sebesar Rp 58.703.499.673,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Ketenagakerjaan danTransmigrasi dan Urusan Kehutanan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip yang berkaitan dengan Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kehutanan perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia serta Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kehutanan telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B.PK.02.09/55/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Magelang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Urusan Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusutan Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Urusan Kehutanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan arsip statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2017.
73 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 37 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016-TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/No. 647
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemda Kab. Boalemo Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat {2} Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan yang diubah adalah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 diubah sebagai berikut: ketentuan Pasal 2 diubah, ketentuan Pasal 3 diubah, ketentuan Pasal 4 diubah, ketentuan Pasal 5 diubah, ketentuan Pasal 6 diubah dan ketentuan Pasal 7 diubah.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2017
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR 20 - TAHUN 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, LD.2017/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah kabaupaten Musi Rawas Tahun 2017
ABSTRAK:
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah kabaupaten Musi Rawas Tahun 2017
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:UU No 28 Tahun 1959;Uu No 23 tahun 2003;UU No 1 Tahun 20104;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;Uu No 23 tahun 2014 sebagaimana
telah
diubah
beberapakali
terakhir
dengan
UU
No
9 Tahun
2015 ;PP No 58 Tahun 2005;PP No 8 Tah8n 2008;Permendagri No 13 Tahun 2016 sebagaimana
telah
dirubah
beberapa kali terakhir
dengan
Permendagri
No
21
Tahun
2011 ;Permendagri No 54 Tahun 2010;Perda No 7 Tahun 2008;Perda No 7 Tahun 2010;Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 20 Tahun 2016;
Materi pokok dalam Peraturan Bupati ini ialah :Beberapa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol7.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Musi
Rawas
Tahun
2Ol7
Perubahan
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Musi
Rawas
Tahun
2Ol7
Perubahan
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Musi
Rawas
Tahun
2Ol7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Perubahan
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Musi
Rawas
Tahun
2Ol7
disusun
dengan
sistematika
lsi
beserta
uraian
Perubahan
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Musi
Rawas
Tahun
2Ol7
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
Peraturan
BuPati
ini
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sumedang No. 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4); 9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 3); 10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang; 11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi. Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
1. Guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan TK, SD, dapat mengajukan mutasi melalui Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Satuan Pendidikan sesuai dengan sekolah binaan dan diusulkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang dilanjutkan kepada Bupati; 2. Guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP dapat mengajukan mutasi melalui Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Satuan Pendidikan sesuai dengan sekolah binaan dan diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang dilanjutkan kepada Bupati; 3. Standar Pelayanan Minimal merupakan tingkat capaian minimal penyelenggaraan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 4. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini;
b. standar pelayanan minimal pendidikan dasar;dan
c. standar pelayanan minimal pendidikan menengah.
5. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; 6. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendanaan pendidikan; 7. Alokasi pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan; 8. Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2017.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
