PEDOMAN-PENGELOLAAN KEUANGAN-BASAN LAYANAN UMUM DAERAH-PUSKESMAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan; bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas, perlu adanya pedoman sebagai landasan hukum dalam pengelolaan Keuangan BLUD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup Perbup Pati No.25 Tahun 2017, pendapatan dan biaya BLUD UPT Puskesmas, peencanaan dan penaggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan teknis BLUD UPT Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
Desa di Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan pembangunan di Desa
melalui proses perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan
pengukuran capaian kinerja yang didasarkan pada kesatuan data (single
data) dan informasi yang berkualitas, akurat dan valid; bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat
dan kelembagaan Desa dalam penyusunan dan pemutakhiran serta akses
data Desa perlu dilakukan sinergi data yang ada di Desa melalui Sistem
Informasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa
di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan dan strategi pengelolan data desa, kedudukan, fungsi dan manfaat, perangkat SID, isi dan muatan, pengembangan SID, pengelolaan, forum data, tata cara penerapan SID, hak dan ekwajiban pemerintah desa, tanggung jawab pemerintahan kabupaten, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bogor No. 45 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
penetapan - standar - harga - tertinggal - barang - da n - jasa - pemerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2017/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Harga Tertinggal Barang dan Jasa Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2010 ; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Sandar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Pemerintah Kab Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2017
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL - JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA - PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Untuk peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kerinci yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Manajerial;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci
UU No.58 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PermenPAN dan RB No.13 Tahun 2014; Perka BKN No.13 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perka BKN No.13 Tahun 2002; Perka BKN No.7 Tahun 2013; Perda No.5 Tahun 2016; Perda No.2 Tahun 2014
Perbup Ini Mengatur Mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci, meliputi: Maksud Dan Tujuan; Kompetensi Manajerial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/No. 24 Seri E Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 40 Tahun 2016; b. · bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 201 7 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dari
Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak
sesuai lagi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repub1ik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2009 tentang Keterbukaan informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan PPID dalam
memberikan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di
lingkungan Pemerintah kabupaten Purworejo;
b. memberikan pedoman bagi masyarakat Pemohon Informasi
Publik dalam mengajukan permintaan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah kabupaten Purworejo;
c. memberikan pedoman bagi masyarakat Pengguna Informasi
Publik dalam menggunakan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah kabupaten Purworejo. Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. untuk .mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
yaitu: yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggung jawabkan;
b. untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan
Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah yang
berkualitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo {Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 25);
b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnforrnasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 40);
dicabut dan dinyatakan tidak belaku lagi.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Permendes PDTT No 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendes PDTT No 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2017 dan Permenkeu No 50/PMK.07/2017 tentang beberapa ketentuan dalam Perbup Grobogan No 4 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD TA 2017 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Grobogan No 4 Tahun 2017 tentang dana Desa yang bersumber dari APBD TA 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2016; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 97 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, ayat (1) Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 29, penyisipan Pasal 29A, Pasal 36, Pasal 37, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 diubah.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah
dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majene;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati mengatur tentang penyelenggaraan naskah dinas pada Kabupaten Majene, pengelolaan surat masuk dan keluar, tingkat keamanan, proses serta ketentuan penggunaan kertas surat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene
27 (Perbup) dan 44 (Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran
proses kegiatan belajar mengajar di lembaga satuan
pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah
Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang
pada Tahun Anggaran 2017 memberikan bantuan berupa
hibah;
bahwa agar pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dapat berjalan lancar, terkendali sesuai
sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman
Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam
Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga di Kabupaten Semarang Untuk Lembaga Satuan
Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Fasilitasi Bantuan perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
