Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 521 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelesaian Kerugian Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

ld_perda_nomor_6_tahun_20..._kerugian_daerah.pdf

penyelesaian - kerugian - daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. Thn 2014/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelesaian Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa kekayaan Daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaran Perda untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan Daerah maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 28 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Penutup, Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Subjek Dan Objek, Informasi Verifikasi Dan Pelaporan, Penyelesaian Tuntunan Perbendaharaan , Dan Tuntunan Ganti Rugi, Kedaluarsaan,Penghapusan , Penyetoran, Ketentuan Lain- Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014.
26 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Polman_Perda No. 4 Tahun 2014_TGR OK.pdf

tata cara-tuntutan-kerugian daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan bendahara dan/atau Pejabat lain, maka untuk memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu dibuat suatu TataCara Penyelesaian Kerugian Daerah.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.15 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; Permendagri No.9 Tahun 1996; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.10 Tahun 2009; Peraturan BPK No.3 Tahun 2007.
dalam PERDA ini diatur mengenai ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian, sumber informasi dan pelaporan, penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014.
15 halaman, Penjelasan 10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

P_BITUNG_4_2014.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.pdf

penyelesaian - kerugian - daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 PP No. 58 Tahun 2005 maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nO. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005;; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011; Permendagri No. 17 tahun 2007; Perda Kot. Tasikalaya No. 9 Tahu 2006; Perda kot. Tasikmalaya No. 3 tahun 2008; Perda Kot. Tasikmalaya no. 13 Tahun 2008.
Peraturan daerah Ini Mengatu Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan , Ruang Lingkup, Kerugian Daerah, Informasi Dan Verifikasi, Penyelesaian Kerugian Daerah, Kedaluarsa, Sanksi, Pencatatan Dan Pelaporan , Ketentuan Lain - Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2014.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PERDA NO 3 2014 TPTGR 2014.pdf

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan Kerugian Daerah, perlu diatur penyelesaian Kerugian Daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara dan pegawai bukan bendahara; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Subjek dan Objek; Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Kadaluwarsa; Penghapusan dan Pembebasan; Penyetoran; Pelaporan; Sanksi; Keetentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Keetntuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2014.
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
26

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Perda Nomor 1 Tahun 2014 .pdf

TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No.1, TLD No. 71

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004;UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Perda Kabupaten Sigi No. 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Sigi No. 4 Tahun 2010; Perda Kabupaten Sigi No. 5 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang umum; informasi, pelaporan dan pemeriksaan; penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; kadaluwarsa; penghapusan;pembebasan;penyetoran;tim penyelesaian kerugian daerah; ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2014.
16 Halaman, Penjelasan: 3 Hm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 23 Tahun 2013

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Peraturan Daerah Kota Sor... Kerugian Daerah.pdf

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2013/NO.23, TLD NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, perlu diatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 35 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 1996; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengenaan Ganti Kerugian; Sumber Informasi dan Pelaporan; Pemeriksaan; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Barang Daerah; Kadaluarsa; Pembebasan; Penghapusan; Penyetoran; Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Daerah
22

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 17 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PERDA NO 17 TAHUN 2013 TE... KERUGIAN DAERAH.doc

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/NO.120 SERI E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI; BAB IV INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN; BAB IV PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI; BABV KEDALUWARSA; BAB VI PENGHAPUSAN; BAB VII PEMBEBASAN; BAB VIII PENYETORAN; BAB IX PELAPORAN; BAB X MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Perda No. 14 Tahun 2013.doc

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penyelesaian Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

9 TAHUN 2013_PENY.pdf

penyelesaian - kerugian - daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2013/9 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelesaian Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penyelesaian kerugian Daerah maka perlu mengatur ketentuan Penyeleseaian Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; Uu No. 12 tahun 2011; Uu No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pp No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 17 Tahun 2007; Per BPK No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 07 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, TP2KD, Informasi Dan Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Pidana, Pelaporan, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2013.
26 Hlm.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2013.