Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 877 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 21 Tahun 1959

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

perpu 021 1959.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download file:

PP Nomor 14 Tahun 2022.pdf

perubahan - Penghasilan - Hak Lainnya - Perlindungan Keamanan - Pimpinan - Lembaga - Perlindungan Saksi dan Korban - lpsk

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 14, LN.2022/No.85, TLN No.6785, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

PP Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu disesuaikan sejalan dengan perubahan struktur organisasi, serta penambahan Keamanan tugas dan kewenangan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2006; dan PP Nomor 12 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 12 Tahun 2016. Perubahan yang diatur dalam PP ini mengenai penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
PP ini mengubah PP Nomor 12 Tahun 2016
Penjelasan: 4 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PP Nomor 105 Tahun 2021.pdf

Lelang - Benda Sitaan - Komisi - Pemberantasan - Tindak Pidana Korupsi - KPK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 105, LN.2021/No.236, TLN No.6729, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 47A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu menetapkan PP tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2002.
PP ini mengatur mengenai kriteria Benda Sitaan yang dapat dilelang, tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Lelang Benda Sitaan, dan tanggung jawab Penjual dan Pejabat Lelang. Lelang Benda Sitaan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Benda Sitaan yang dapat dilelang tersebut harus memenuhi kriteria: 1) lekas rusak; 2) membahayakan; dan 3) biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi. Dalam hal Benda Sitaan merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan/diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan untuk dilelang.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
Benda Sitaan yang tidak laku terjual dalam pelaksanaan Lelang Benda Sitaan dapat diajukan Lelang ulang.
Penjelasan 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

PP Nomor 39 Tahun 2020.pdf

Akomodasi - Layak - Penyandang - Disabilitas - Proses - Peradilan

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN.2020/NO.174, TLN NO.6538, jdih.setkab.go.id : 16 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
PP ini mengatur mengenai akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Dalam penyediaan Akomodasi yang Layak, ada hal yang ditekankan dalam PP ini, yaitu mengenai Penilaian Personal dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah. Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek
PERPRES No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek

Download file:

PP Nomor 90 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahlamah Agung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung

Download file:

PP Nomor 26 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

PP 9 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

PP 8 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Download file:

PP Nomor 92 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

PP Nomor 42 Tahun 2013.pdf

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT