PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,017 detik

Undang-undang (UU) Nomor 147 Tahun 2024
• Berlaku mulai sebulan yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tana Toraja dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 131 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:

... 1.3.3.Ruang LingkupPelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya di Pelabuhan Tana Paser terdiri dari pas kendaran, pas penumpang ...

... dan penggunaan Barang MilikNegara. 1.3.2.Ruang LingkupPelayanan Barang Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pelayanan barang di Pelabuhan Tana Paser terdiri atas: 1. proses pengeluaran barang dari ...

... pelabuhan; 2. proses pemasukan barang kepelabuhan. 1.3.1.Ruang LingkupPelayanan Kapal Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pelayanan kapal di Pelabuhan Tana Paser terdiri atas: 1. pelayanan kapal ...

... Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser dalam mewujudkan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada masyarakat/pengguna jasa yang berkualitas perlu proses yang teratur dan terarah dengan pedoman ...

... Penyelenggara Pelabuhan KelasIITana Paser, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tana ...

... Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan penyelenggaraan kegiatan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tana Paser. ...

... Pasa15 (1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser wajib menetapkan maklumat pelayanan. (2) Maklumat pelayanan sebagaimana ...

... diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KelasIITana Paser. (2) Hasilevaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana ...

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 1961
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kesehatan
Hasil pencarian pada file:

... Lampiran: Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2014 Ten tang PEMBENTUK.AN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANA LILI DAN PUSKESMAS WONOKERTO DINAS KESEHATAN K.ABUPATEN LUWU UTARA Bagan Struktur ...

... Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tana Lili clan Puskesmas Wonokerto Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara KEPALA UPTD I SUB BAGIAN TATA USAHA I I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I LUWU UTARA ...

... BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENT ANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANA LILI DAN PUSKESMAS WONOKERTO DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN ...

... Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Puskesmas Tana Lili dan Puskesmas Wonokerto ...

... UPTD Puskesmas Tana Lili; b. UPTD Puskesmas Wonokerto. ...

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 7); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. / 2. ...

... Bupati adaiah Bupati Tana Toraja. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja. 6. ...

... dan retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten tana Toraja Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... �UPATI TANA TORAJA, � · .. ·. i!CODEMUS Bl . ...

... Diundangkan di Makale pada tanggal I b t-J o Y ewi her- � rt £4'-nn KABUPATEN TANA TORAJA, SEMUEL BERITA DAERAH KABUPATEN .TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR GKANAE ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2��� r tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 2); 9. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak . ...

... Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomo� 5 Tahun 2014 ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Ditetapkan di Makale pada tanggal 27 Desember 2017 LBUPATI TANA TORAJA, �. Diundangkan di Makale pada tanggal 27 Desember 2017 Pit. SEKRETA S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA Dr. Ir. ...

... SEMUEL UPATEN TANA TO RAJA TAHUN 2017 NO MOR 30 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun �008 ., telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan usunan Perangkat Daerah; 27. ...

... Peraturan Daerah Ka bu paten Tana Toraja omor 8 Tahun 201 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. ...

... BUPATI TANA TORAJA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENT ANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI TANA TORAJA bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan ...

... Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan
Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. Sekretaris Daerah adalah Selrretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja. 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja. 6. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja. 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja. 6. ...

... L" 1 BUPATI TANA TORA.IA PROVINSI SUI,AWESI SEI.ATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR'>O TAHUN2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ANTARA KECAMATAN DAN ...

... KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORA"IA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ia Nomor 7 Tahun 2O 11 tentang Retribusi ...

... YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA, SULAIMAN MALIA BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA"'A TAHUN 2022 NOMOR • Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran Pasal 9 (1) Penyaluran pembagian penerimaan Retribusi ...

... l �UPATI TANA TORAJA, � � JTHEOFILUS ALWRERUNG Diundangkan di Makale pada tanggal 2-:,- 4 � 2-o� Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORA.JA, SULAIMAN MALIA BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.JA TAHUN 2022 NOMOR ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2015
Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja (l,embaran daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. ...

... 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tangqal 1 Januari 2O16' Agar setiap orzrng mengetahuinya' memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan p"""rnp'^*"Vt"d"lt"' Berita Daerah Kabupaten Tana ...

... Toraja ' Ditetapkan di Makale da tanggal f xsctoUcr car TANA TORAJA, JUFRI RAHMAN, MSi Diundangkan di Makale pada tanggd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORA"'A' ENOS KAROMA BERITA DAERAH KABUPATEN TANA ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Torqia Tahun 20O8 Nomor 1O ...

... Daerah Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja'fahun 2072 Nomor 1); 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lrmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2oll Nomor 2l:' 13. ...

Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan