PMK No. 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
PMK No. 236/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
... Kabupaten/Kota Kode Kee am.a tan (1) 121 (3) I 012 KA'MKU TANA 2 3 4 5 6 7 8 022 nuu• 9 10 I I 1 2 1 3 14 1 5 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 032 MAMBO RO 27 28 29 30 31 32 33 - 475 (53) Provinsl Musa ...
... MBANAS 45,19 009 PADIRA TANA 60,41 010 NGADU BOLU 47,47 O i l BOLU BO KAT UTA RA 70,07 0 1 2 MARADESA TIMUR 49,06 0 1 3 MARADESA SELATAN 68,51 014 TANA MBANAS SELATAN 7 1,22 0 1 5 TANA MBANAS BARAT 7 ...
... Tana man 1. 3. 5. 04. 001 Tana man 1. 3. 5. 05. Barang Koleksi Non Budaya 1. 3. 5. 05. 001 Barang Koleksi Non Budaya 1. 3. 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1. 3. 6. 01. Konstruksi Dalam Pengerjaan ...
... Belanja Modal Tanaman 5. 2. 5 04. 001 Belanja Modal Tana man 5. 2. 5 05. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya 5. 2. 5 05. 001 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya 5. 2. 5 06. ...
... . 004 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 5. 1. 2. 01. 005 Belanja Bahan Baku 5. 1. 2. 01. 006 Belanja Bahan Kimia Nuklir 5. 1. 2. 01. 007 Belanja Barang Dalam Proses 5. 1. 2. 01. 008 Belanja Bahan/Bibit Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagan Akun Standar
ABSTRAK:
bahwa untuk memudahkan penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yangbaik diperlukan Bagan Akun Standar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Bagan Akun Standar;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 238/PMK.05/201; Permendagri No 108 Tahun 2016; Permendagri No 33 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bagan akunstandar sebagai pedoman untuk pencatatan transaksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 dicabut.
92 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 49 Tahun 2021
... Capaian Capalan KI dan Ke ta Pang 1 Tahun 2022 Perangkat Urusan/ Program/| Indikator Program/ | Akhir Target Kelompok Daerah RKPD 2021 P Indikatif Kegiatan/ Sub |Kegiatan/ Sub Kegiatan|Periode| 1, | Rkeo Tana ...
... Umum Bencana Dan 10 Ha luas lahan yang 65 Ha 65 Ha Perubahan Iklim 65 Ha direhabiltasi DAS Tilamuta Luas lahan yang direhabiltasi Randangan Marisa 1 Jumlah bangunan DAM Kab, Dana aan Ta Penahan yang an Tana ...
... Laporan Dumbo | Dana serta 42 Laporan sinergitas Pemerintah Raya, Botuf Alokasi Pengguna Provinsi Gorontalo Umum Barang/Jas dengan Pemerintah a Pusat dan Pemda Lainnya Pemerintah Dana Pusat dan Pengelolaan Tana ...
... Perangkat Kan Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir RKPD Target Target 2021 Pagu Indikatif Prioritas Kelompok Daerah Kegiatan/ Sub | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Periode Tahun RKPD Kebain Sumb S # 4 Tana ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menetapkan Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 30 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 30 tahun 2020 tentang rencana kerja perangkat daerah provinsi gorontalo 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 346 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
251 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... PROGRAM EDIS'RUSI TANA 106.002.$00,00 Ya Ya ... ima Pel. 6.01.04 DAN GANTT K8RUAN AA4 Uh KLEBAN MAK SIM UM DAN YANAN er..4 d.0. 40¢ o.re./4. rg.et a#.lb.. .a4i.0.. 4 ..6. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 039
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagai dokumen
tahunan daerah;
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah pusat ditetapkan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
4 halaman; 562 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 7 Tahun 2016
... Benda Bermerus t Leto Generating Si v Mentan Ma Gatatn de B but Getar Kana "“IGetania Modal Att Tetap Lunnya us jar Belanja Modal Asel Tetap Lanuya Buku w 17 Hanana Pe Bea Loe oa PA TN ERA TEMA ae TANI Tana ...
... IT NN Tana - ka URAIAN SO BULAT LALU BULANAN SD bukan PURA i ifp) Batu ! 2 s G»425 mas | se Re tp daa Ton Ia Belaina Pemehihu ta ta : j | 1 LA MAN | 19 2 is yaa Ka Tia 4 ...
... va been eaenai mtutog setu Pe HPN ay an Ie Ana SP NE ag Tana separj By Fi tapi dg ay and an! ...
... Brand Emas Bituog color al oof sol el sel xx UM “pt 0g ay ug di peni Paanpaa emas "hnnjag color z uod soft sb xx) xn Ug BERI dam Uyi Ktp anang fatnpan funpag/Uvuing tm3g OI ah alot oh xp Ne mi — NAN Tana ...
... Fa Hanan BELA pet 8,anda UgMaogpe ps nganga tasLIGAIn c Tadi Ki 1 I On uita daUPupJengmpecaPor KANDD 92 MN : Ltiteniri HeoLIRPEP GanpBUNGrpultahTh€|aah ca andaTaj afHERU PN BIGO P han | El aloe “ dg Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-UNdang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-UNdang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab IV Asas Umum dan Struktur APBNagari
Bab V Penyusunan Rancangan APBNagari
Bab VI Penetapan APBNagari
Bab VII Perubahan APBNagari
Bab VIII Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBNagari
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... • Kampung Baru RT. 01/03 Pulan Tidung Kee. Kep. Seribu SeL J1. Kampung Bara R7.0I/03 Pulau Tidung Kec. Kep. ...
... KIN 17 Pulau Tidung MIN 1 7 Pulau Tidung MIN 17 Pulau Tidung MIN 17 Pulau Tidung MIN 17 Pulau Tidung MIN 17 Pulau Tidung MIN 17 Pulan Tic hmg MIN 17 Pulau Tic hum MIN 17 Pulau ...
... Tidung 11IN 17 Pulau Tidung 14IN 17 Pulau Tidung NIN 17 Pulau Tidung NIN 17 Pulau Tidung vIIN 17 Pulau Tidung KECAMATAN _ . . ...
... PENDIDIKAN MATA PELAJARANI NUPTIC/NPFC j ALAMAT LEMBAGA TERAICHIR I JL Kampung Baru RT. 01/ 03 Pulau Tidung Kee- Kep. Se dbu Se mau mung ne6 nep. denem de J1. ...
... Kampung Baru RT. 01/03 Pulrat Tidung Kee. 1Cep. Ser ibu Sd itang. nec nep. aemou det JL Madrarab RT. 04/01 Pulau Tidung, Kee. Kep. ...
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 84 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada P-kRA Guru Agama Dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs Dan MA Tahun Anggaran 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 140, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72062
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama Dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTS Dan MA Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperluas cakupan dan peningkatan kesejahteraan Guru Agama dan Guru Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 perlu disempurnakan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 std PP No. 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; . Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 2 ayat (4) huruf b, Lampiran I dan Lampiran II.
79 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
