... atau kegietan sumber yang tid ak bergerak yang nemenuhi persyaratan 100 ac ministrasi dan teknis pencegahan pencemarar Jc.ara m encapai 100% pada Tahu In 2017 --- Persentase luasan lahan ------- atau tana ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menetapkan peraturan walikota tentang rencana kerja pemerintah daerah kota Singkawang Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.54 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan lampiran Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang prencana kerja pemerintah daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 4 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupu ke luar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perlu mengatur pedoman dan standar biaya perjalanan dinas; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 tahun 2006, UU No. 9 tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PMK No. 65/PMK.02/2015.
Materi pokok peraturan ini berisi : Ketentuan umum; Ruang lingkup perjalanan dinas, Prinsip perjalanan dinas; Perintah Perjalanan dinas; Biaya perjalanan dinas; Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas; Ketentuan peralihan; Ketentuan lain-lain; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
11 Hlm.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019
... Sangia Ni Bandera III Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 144 Andi Jemma III Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 145 Naha III Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara 146 Pongtiku IV Kabupaten Tana ...
Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika
Diubah dengan
Peraturan BMKG No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
Mencabut
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 8, BN.2019/No.467, jdih.bmkg.go.id : 23 hlm.
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014
Pariwisata dan KebudayaanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... KPPD Warsawe dan Sekitamya I I 1s,KPPrl Galang dan Sekitarnya - DPD l•tana Ular dan Welak Sekltarnya , 16.KPPD Orona dan Sekitamva Lembor Selatan 17 .KPPD Nanzalili dan Sekitarnva -· , 18.KPPD Surunumbeng ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2025
ABSTRAK:
bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah; bahwa kepariwisataan merupakan sumber daya dan modal pembangunan yang wajib dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, sesuai potensi dan kekhasan daerah; bahwa untuk melaksanakn ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Dearah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2015
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; PP No. 50 Tahun 2011;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembangunan Kepariwisataan Daerah; III. Pembangunan DPD; IV. Pembangunan Pemasaran Kepariwisataan Daerah; V. Pembangunan Industri Kepariwisataan Daerah; VI. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah; VII. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; VIII. Pengawasan dan Pengendalian; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.
... Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten Bimbingan penerapan pedoman/kerjasarna kemitraan usaha tana-rnan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom yang berisi; Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2008.
... Bupati Tana Toraja C Rantetayo 6.000.000.000 XXV PROVINSI SULAWESI TENGAH 132. Bupati Morowali C Bumi Raya 6.000.000.000 133. Bupati Banggai Kepulauan C Tompudau 6.000.000.000 ...
Permendag No. 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/ Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang DiDanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Mengubah
Permendag No. 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Permendag No. 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Permendag No. 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitaliasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 83, BN 2018/No. 1113; http://jdih.kemendag.go.id/ : 7 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitaslisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2021
... jenazah orang yang teridentifikasi COVID- 19 dilaksanakan dilokasi taman pemakaman khusus COVIDBAB II PEMAKAMAN JENAZAH Bagran Kesatu Umum 19. (2) Pemakaman jenazah orang yang teridentifikasi COVID-I c air tana-l ...
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang protokol penatalaksanaan pemularasaan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019 (Covid-19) dan surat edaran menteri agama nomor P-002/dj.III/HK.00.7/03/2020 tentang imbauan dan pelaksanaan protokol penganganan COVID-19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, perlu diatur ketentuan mengenai penanganan pemakaman jenazah terindetifikasi COVID-19
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU NO.8 TH 1956; UU NO.4 TH 1984; UU NO. 24 TH 2007, UU NO.23 TH 2014; UU NO.11 TH 2020; PP NO.9 TH 1987; PERPRES NO.17 TH 2018; PERMENDAGRI N0.20 TH 2020; Keputusan Menteri kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4834/2021; Surat Edaran Menteri Agama No.002/DJ.III/HK.00.7/03/2020.
Dasar hukum Peraturan walikota ini berisi 6 (enam) bab dan 15 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; Pemakaman jenazah; pemindahan jenazah; ziarah kubur; pembiayaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Walikota Pekanbaru No.94 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemakaman Jenazah terindentifikasi corona virus disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 66 Tahun 2015
... karakter lain dari penghuni bangunan gedung; c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung; d. tinggi bangunan gedung: dan e. arah sarana jalan keluar dari atas bangunan gedung atau dari bawah dasar pcrmukaan tana ...
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:
... LAMP IR AN&XIII PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PE TUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANA LAN BANGUNAN BENTUK LAPORAN HASU. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (6), Pasal 13, Pasal 20, Pasal 23 Ayat (2) , Pasal 29 Ayat (7), Pasal 31 Ayat (3), Pasal 33 Ayat (2) Dan Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.30 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.27 Tahun 1983, PP No.40 Tahun 1996, PP No.16 Tahun 1997, PP No.37 Tahun 1998, PP No.135 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Thaun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perpres No.10 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permenkeu No.147/PMK.07/2010, Perda No.8 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 1999, Perda No.3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penyampaian SSPD, Tata Cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Tata Cara Pemberian Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengurangan Dan Keringanan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluarsa, Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Instansi Yang Membidangipelayanan Lelang Negara, Tata Cara Penelitian SSPD BPHTB, Tata Cara Pemeriksaan BPHTB dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2012.
Peraturan ini memiliki 25 halaman dan 34 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
