Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka perlu menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah UU No 2 Tahun 1965
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU NO 22 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 33 Tahun 2004
7. UU No 12 Tahun 2011
8. UU No 23 Tahun 2014
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 16 Tahun 2010
11. PP No 18 Tahun 2017
12. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
13. Perda No 6 Tahun 2007
14. Perda No 7 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Tuban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suati Peraturan Bupati Tuban;
b. bahwa dengan ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Bupati Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950;
2. UU No 17 Tahun 2003;
3. UU N0 1 Tahun 2004;
4. UU No 33 Tahun 2004;
5. UU No 28 Tahun 2009;
6. UU No 23 Tahun 2014;
7. PP No 58 Tahun 2005;
8. PP No 69 Tahun 2010;
9. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimanan diubah Permendagri 21 Tahun 2011
10. Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2011
11. Perda Kab Tuban Nomor 4 Tahun 2011
12. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2011
13. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2011
14. Perda Kab Tuban Nomor 8 Tahun 2011
15. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2011
16. Perda Kab Tuban Nomor 11 Tahun 2011
17. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2011
18. Perda Kab Tuban Nomor 1 Tahun 2012
19. Perda Kab Tuban Nomor 2 Tahun 2012
20. Perda Kab Tuban Nomor 3 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 5 Taun 2012
22. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2012
23. Perda Kab Tuban Nomor 7 Tahun 2012
24. Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2012
25. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
26. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
27. Perda Kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan ini berisi ketentuan umum, alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerima insentif, pemanfaatan dan besaran insentif, penganggaran, pelakanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomr 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 71 Tahun 2017
... Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI PASER, YUSRIANSYAH SYARKAWI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dengan telah dibentuknya Subbidang Data Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Seksi Pemetaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Paser tersebut.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016; Perbup Paser No. 52 Tahun 2017; Perbup Paser No. 53 Tahun 2017
Dalam peraturan bupati paser ini diatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023
... 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana ...
... inklusif dan peningkata n iklim investasi untuk mengurangi penganggur an dan pengentasa n kemiskinan 1.000.000.000,00 UPTD Balai Benih Pertanian Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah yang baik, profesional,
terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan
rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan
rencErna pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang
berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui
koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku
kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastisan
hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu
disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja
perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keda
Perangkat Daerah Tahun 2O24;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor l5 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2O23; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 4007 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun
2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Paser.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No.9
Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Paser No.1 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas, Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas, Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Eselonisasi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut:
a. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017.
b. Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 40 Tahun 2022
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... Cottonii kg 35.000 lokal 1451 Bahan/Bibit Tana man Sunga Reulia Bunga Reulia rumpun 9.500 1452 Bahan/Bibit Tanaman Rumput Gajah Biasa Rumput Gajah Biasa m' 56.700 1453 Bahan/Bibit Tanaman CABE RAWIT MAHAM ...
... Bahan/Bibit Tanaman Pohon Den wangr T Pohon Den Wangi T = 1 Mtr pohon 710.300 = 1 Mtr 1405 Bahan/Bibit Tanaman Pohon Sumbang Pohon Sumbang Darah T" 1 pohon 85.100 Darah T = 1 Mtr MU 1406 Bahan/Bibit Tana ...
... man Pohon Pucuk Merah Pohon Pucuk Merah T = 1 Mtr pohon 454.600 T = 1 Mtr 1407 Bahan/Bibit Tanaman Bahan/Bibit Sunga Bougenvile pot 81.700 Tanaman Pertanian 1408 Bahan/Bibit Tana man Bahan/Bibit Sunga ...
... Tanaman Pertantan 1414 Bahan/Bib1t Tanaman Bahan/Biblt Sunga Tricolor pot 32.600 Tanaman Pertarnan 1415 Bahan/Bibit Tanaman Bahan/Btbtt Bunga Palem Putn pot 283.600 Tanaman Pertanian 1416 aahan/stbrt Tana ...
... URAJAN KELOMPOK BARANG URAIAN BARANG SPESJFIKASJ SATUAN HARGA SATUAN 1417 Bahan/Bibit Tana man Bahan/Btbrt Rumput Jepang m' 32.600 Tanaman Lainnya 1418 Bahan/Bibit Tanaman Bahan/Bibit Rumput Gajah Mini ...
... Lainnya 1436 Bahan/Bibit Tanaman Pohon Pinang T = 1 Pohon Pmang T = 1 Mtr pohon 397.700 Mtc 1437 Bahan/Bibit Tanaman Pohon Barcelona T = Pohon Barcelona T = 1 Mtr pohon 284.000 1 Mtr 1438 Bahan/Bibit Tana ...
... Pohon Ketapang Pohon Ketapang Kencana T = pohon 237.500 Kencana T = 1 Mtr 1 Mtr 1441 Bahan/Bibit Tanaman Pohon Palem ekor Pohon Palem ekor tupai T - 1 po hon 237.500 tupai T = 1 Mtr Mtc 1442 Bahan/Bibit Tana ...
APBD - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Biaya Dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Bab II huruf D angka I point J Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Masukan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014.
Standar Satuan Harga Biaya Dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
55 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 25 Tahun 2013
... I,AMPIRAN XI NOMOR 25 TAHUN 2OI3 TENTANG PEMBETITUKAN, ORGANISASI KABUPATEN KOTABARU DAN TATA KERJA DINAS DAERA BIDANG TANA,\MN PANGAN DAN HORTIKULTURA BTDANG PENGOI.AHAN DAN PEIvIASMIN HASIL PERTANIAN ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dinas
daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007;Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan;Kedudukan;Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan organisasi;Tata Kerja;Pembiayaan;Pengangkatan dan Pemberhentian;Eselon Jabatan Dinas Daerah;Ketentun Lain-lain;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa tujuan kearsipan adalah menyediakan data dan informasi secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya kepada pihak yang memerlukan; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, diperlukan sistem pengendalian arsip yang berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, maka perlu dibuat Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nmor 30 Tahun 1979; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pedoman Pola Klasifikasi
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2006.
85 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019
... On BULAN INI S.D BULAN LALU S.D BULAN INI Ma | Tana TANAM aa Jumlah | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah diPerforasi Oo. panir umla . umla um . umla Jumla . umla aa " Buku Ka kasi lembar Buku Ban Eu lembar ...
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG MEKANISME PERFORASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, LD.2019/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perforasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan pendapatan Daerah, maka perlu mengatur mekanisme perforasi dan untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli Daerah serta untuk memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan pendapatan asli Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006.
Dalam petraturan ini diatur tentang Mekanisme Perforasi termasuk didalamnya tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Subyek dan Obyek Perforsi, Tata Cara Pengajuan Perforasi, Pelaporan, Tata Cara Pengujian Perforasi, serta Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Hasil pencarian pada file:
... JAWATIMUR KOTA PASURUAN 10.00% JAWATIMUR TULUNGAGUNG 10.00% JAWATIMUR GRESIK 10.00% JAWATIMUR SUMENEP 10.00% BALI KLUNGKUNG 10.00% BALI BANG LI 10.00% NUSA TENGGARA SUMBATIMUR TIMUR 10.00% KALIMANTAN TANAH TIDUNG ...
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 10, BN 2015/NO 1531; PERATURAN.GO.ID: 92 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
