Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan perbaikan gizi sesuai dengan ketentuan Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu adanya intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor melalui konvergensi stunting terintegrasi Peran Desa; intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor salah satunya meningkatkan peran Desa sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009
UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Perpres No.42 Tahun 2013; Perpres No.72 Tahun 2021; Permenkes No.65 Tahun 2013; Permenkeu No.204/PMK.07/2019.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Kewenangan Desa dalam Pencegahan Stunting, Perencanaan, Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa, Sosialisasi dan Pengorganisasian, Kader Pembangunan Manusia, Rumah Desa Sehat, Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting (Score Card), Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
76 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Kompetensi Aparat Desa melalui Sekolah Desa di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Desa maju, mandiri dan sejahtera perlu didukung oleh sumber daya Aparat Desa yang kompeten; dalam rangka meningkatkan Kompetensi Aparat Desa, perlu menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui Sekolah Desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2021.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Aparat Desa Melalui Sekolah Desa, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu menetapkan PerBup tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2023.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penganggaran, Penempatan, Penggunaan, Pencairan, Penatausahaan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip statis sebagai bukti kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang konsisten dan benar, serta memudahkan dalam penyimpanannya, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No.23 Tahun 2011; Peraturan ANRI No.14 Tahun 2018; Peraturan Kepala ANRI No.27 Tahun 2011; Peraturan Kepala ANRI No.28 Tahun 2011
Peraturan Kepala ANRI No.14 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No.17 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.1 Tahun 2023.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan Arsip Statis, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran.
60 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2023
Pedoman Penerapan – Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2023 (29)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa; berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009
PP No.28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.4 Tahun 2021.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, dan Pedoman Penerapan SRIKANDI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Pedoman Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan PerBup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003
UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017
PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.8 Tahun 2022.
Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2023
PerBup Nunukan No.23 Tahun 2023
PerBup ini berisi Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.691.149.846.063 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian: Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.619.562.298.117, Belanja Daerah sebesar Rp. 1.691.149.846.063, Defisit/Surplus sebesar Rp. (71.587.547.946), Pembiayaan Daerah dengan Penerimaan sebesar Rp. 121.587.547.946, Pengeluaran sebesar Rp. 50.000.000.000, Pembiayaan Netto sebesar Rp. 71.587.547.946, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan kabupaten layak anak; Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamaan hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.39 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No.11 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2022; Permen PP dan PA No.3 Tahun 2011; Perpres No.25 Tahun 2021Permen PP dan PA No.12 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.17 Tahun 2015.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Kebijakan KLA, Penyusunan RAD KLA, Partisipasi Masyarakat, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Perda No. 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan PerBup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017
Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan; Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.90 Tahun 2019
Permendagri No.15 Tahun 2023.
PerBup ini berisi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.020.964.995.989 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian: Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.837.974.248.257, Belanja Daerah sebesar Rp. 2.020.964.995.989, dan Pembiayaan Daerah dengan Surplus/(Defisit) sebesar Rp. (182.990.747.732), Penerimaan sebesar Rp. 104.176.542.730, Pengeluaran sebesar Rp. 185.990.747.732, Pembiayaan Netto sebesar Rp. 182.990.747.732, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 38 Tahun 2023
Kedudukan – Susunan Organisasi – Tugas dan Fungsi – Tata KerjA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD 2023 (38)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Umum Penanaman Modal
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang efektif dan efisien, diperlukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2011; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2017
Permenpan-RB No.25 Tahun 2020; Permendagri No.90 Tahun 2019
Perda No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan; Perda No.1 Tahun 2019; Perda No.2 Tahun 2019.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
PerBup Nunukan No. 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
42 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023
UU No.20 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021;
Peraturan Kepala BPKP No.21 Tahun 2016.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum; Strategi Pengendalian Kecurangan; Lingkungan Pengendalian Kecurangan; Perilaku Anti Kecurangan; Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Rencana Pengendalian Kecurangan atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
