PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: malinau

Menemukan 1.278 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Malinau 19.312.825.000,00 41 Kab. Minahasa 20.200.367.000,00 42 Kab. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:

... 1.merehabilitasikawasanperuntukan pertarnbangan J.meningkatkanketerkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKNTarakan,PKWNunukan, PKW Malinau,dan PKWTanjungSelorsebagai pusat pengernbangan KawasanAndalan ...

... sertajaringan prasarana dansarana 1.meningkatkanketerkaitanantarpusatkegiatan industri diKawasanAndalan Tatapanbumadan Sekitarnyadanketerkaitanantarapusat kegiatanindustridengan PKNTarakan, PKWNunukan, PKW Malinau ...

... termasukkegiatan pendukungpariwisata,permukiman,sertajaringan prasaranadansarana n.meningkatkanketerkaitan antarpusat kegiatan pariwisata sertapusatkegiatanpariwisatadengan PKN Tarakan, PKW Nunukan,PKW Malinau ...

... jaringanjalurkeretaapilintasjaringanJalura.mengembangkanjarmganjalurkeretaapiuntukmenghubungkanPKNKawasan batasnegara-Simanggaris-KeretaApiPerkotaanBalikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang,PKWSangata,PKWTanjung Malinau-TanjungSeIor-AntarkotadanRedeb ...

... PKWTanjungSelor,PKWMalinau,danPKSNSimanggaris TanjungRedeb-SangkulirangKawasanb.mengembangkanjaringanjalurkeretaapiuntukmelayaniKawasanAndalanTarakan-Sangata-BontangPerbatasanNegaraTanjungSalas-Nunukan-PulauBunyu-Malinau ...

... Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) sebagai pelabuhan utama untuk melayani PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW Tanlumbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung SalasNunukan-Pulau Bunyu-Malinau ...

... Pelabuhan Nunukan (Kabupaten Nunukan) sebagai pelabuhan pengumpul untuk melayani PKW/PKSN Nunukan, PKW Malinau, dan PKW Tanlumbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015
APBD Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ...

... Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Kutai Timur No. 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman Dana Desa
Hasil pencarian pada file:

... MALINAU NUNUKAN TANA TIDUNG TANJUNG SELOR Rp. 500.000,Rp. 500.000,Rp. 500.000,Rp. 500.000,- Speed Boat Speed Boat Speed Boat Speed Boat ...

... BERAU TARAKAN MALINAU BULUNGAN MELAK Rp. 2.000.000,Rp. 1.900.000,Rp. 1.050.000,Rp. 850.000,Rp. 180.000,- Via Samarinda Via Samarinda Via Samarinda Keterangan : 1. ...

... Malinau Rp. 200.000,Rp. 240.000,Rp. 550.000,Rp. 650.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.600.000,Rp. 2.000.000,Rp. 2.250.000,Rp. 2.600.000,Rp. 2.800.000,Rp. 3.000.000,2. ...

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Negeri Sangatta Kelas II Sangatta 1 Kabupaten Kutai Timur 8 Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Bontang 1 Kota Bontang 9 Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Nunukan 1 Kabupaten Nunukan 10 Pengadilan Negeri Malinau ...

... Kelas II Malinau 1 Kabupaten Malinau 11 Pengadilan Negeri Sendawar Kelas II Kutai Barat 1 Kabupaten Kutai Barat 1 Kabupaten Bulungan 2 Kabupaten Tana Tidung a Pengadilan Tingkat Tinggi 1 Pengadilan Tinggi ...

... Paser 2 Kabupaten Penajam Paser Utara 5 Pengadilan Agama Tanjung Redep Kelas II Tanjung Redep 1 Kabupaten Berau 1 Kabupaten Bulungan, 2 Kabupaten Tanah Tidung Kelas II 1 Kabupaten Nunukan 2 Kabupaten Malinau ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  2. Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  4. Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  5. Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Mencabut
  1. Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02 Tahun 1999 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 18 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

Download file:
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:

... Usaha bagi Pelaku Usaha) Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha) Output (Pelaku Usaha) Alokasi Provinsi Output (Video Promosi Digital) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Kabupaten Malinau ...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.05/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... MALINAU 19 KALIMANTAN 185 TANJUNG SELOR UTARA KALIMANTAN KAB.TANA PROVINSI 3500 UTARA 3504 TIDUNG 19 I{ALIMANTAN 048 TARAKAN UTARA KALIMANTAN PROVINSI 3500 UTARA 3551 KOTA TARAI{AN 19 KALIMANTAN 048 TARAKAN ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Mencabut
  1. PMK No. 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan