PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 200 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD 2016/NO.1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 200 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan; Menyesuaikan terhadap tunjangan khusus resiko kerja Satpol PP perlu untuk disesuaikan dan merubah Lampiran VI; Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Apatratur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Bupati Malinau Nomor 200 tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015
peraturan ini mengenai perubahan peratutan bupati no 200 tahun 2014 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. mencakup tambahan penghasilan khusus resiko kerja Satpol PP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
3 Halaman (2 halaman isi peraturan dan 1 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2016/NO.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016; Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau; . Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau; . Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012–2032; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016; Peraturan Bupati Malinau Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016; Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016.
Peraturan ini mengenai perubahan rancana kerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau tahun 2016 disebabkan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, menyebaban harus dilakukan pergeseran anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2018
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN MALINAU
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2018/NO. 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, desa memiliki batas-batas wilayah teritorial tertentu; untuk mengantisipasi terjadinya sengketa batas desa dan untuk melaksanakan kewenangan maka perlu adanya ketegasan batas desa; sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Malinau.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan ini mengenai pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup maksud dan tujuan; tim penetapan dan penegasan batas desa; tata cara penetapan dan penegasan batas desa; pengesahan batas desa; mekanisme penyelesaian sengketa batas desa; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan. Peraturan ini untuk memastikan bahwa batas-batas administratif antar desa jelas dan diakui, serta untuk menghindari konflik atau masalah administratif yang dapat muncul akibat ketidakjelasan batas desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD 2018/NO.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017; berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018; Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017.
Peraturan ini mengenai perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Malinnau tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa perubahan pada RKPD dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan dengan baik meskipun ada perubahan dalam rencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 28 Tahun 2017
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2017/NO 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017; berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017; Peraturan Bupati 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017; Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017; Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau tahun 2017. Peraturan ini mencakup perubahan yang diakibatkan Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 38 Tahun 2018
Tentang TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD 2018/NO. 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 52 dan 53 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemgelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur tata cara penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Malinau perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai tata cara penjualan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup
maksud dan tujuan; metode penjualan; objek penjualan; prosedur penjualan; pemusnahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
39 Halaman (23 halaman isi peraturan dan 16 halaman lampiran)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021
... - 12 - (4) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Malinau wajib mempedomi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. ...
... Ditetapkan di Malinau pada tanggal 14 Oktober 2021 BUPATI MALINAU, ttd WEMPI W.MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 14 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ttd ERNES SILVANUS LEMBARAN ...
... DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 2. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran ...
... Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13); 31. ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau. 2. ...
... - 9 - BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) RPJMD Kabupaten Malinau dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. ...
... (4) RPJMD Kabupaten Malinau bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Visi "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional ...
... BAB VI VISI MISI Pasal 6 (1) Visi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL. ...
rencana - pembangunan - jangka - menengah - daerah - kabupaten malinau
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara: (71/2/2021)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Sesuai Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa RPJMD Merupakan Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN. Sesuai Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemrintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang azas dan kedudukan, tujuan RPJMD Kab Malinau, ruang lingkup, sistematika, visi misi, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan daerah, serta ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
Peraturan ini terdiri dari 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021
... BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 8 Februari 2021. ...
... BUPATI MALINAU ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 8 Februari 2021. SEKRETARIS DAERAH ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 4. ...
... Berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 188.45/ /KPTS/402.013/ tanggal ....... tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik ASN a.n. ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Permerintah Kabupaten Malinau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
untuk meningkatkan profesionalitas dan sebagai acuan berprilaku bagi Aparatur Sipil Negara maka perlu disusun Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Permerintah Kabupaten Malinau
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III KODE ETIK PNS
BAB IV REHABILITASI
BAB V PEMBINAAN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 28 Tahun 2020
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALINAU DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan meningkatkan efektivitas ...
... , Pemberhentian Dan Disiplin Pegawai Non Pegawai Negerri Sipil dan atau Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Malinau c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 16 Desember 2020. ...
... BUPATI MALINAU, YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 16 Desember 2020. SEKRETARIS DAERAH, ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR ……. ...
... - 34 - LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR : 28 Tahun 2020 TANGGAL : 16 desember 2020 TENTANG : Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau CONTOH PERJANJIAN ...
... NON PNS Nomor : Pada hari ini………………tanggal……..bulan……..tahun……bertempat di Malinau, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ...
... Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor ……… Tahun 2020 tentang Man ajemen Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAk KEDUA secara bersama – sama ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Malinau
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi dan keadaan di lapangan khususnya untuk Pegawai Non Pegawai Negeri sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau, dipandang perlu untuk dibuatkan Pedoman Umum Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dan Disiplin Pegawai Non Pegawai Negerri Sipil dan atau Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Malinau
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 TAHUN 2017 Tentang Tata Cara Pemeberian cuti Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB III PENGADAAN TENAGA NON PNS
BAB IV PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
BAB V PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA
BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI / PERPANJANGAN
BAB VII PEMBERHENTIAN TENAGA NON PNS
BAB VIII PENILAIAN KINERJA
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB X JENIS PELANGGARAN DAN HUKUM DISIPLIN
BAB XI TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN LAIN – LAIN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Peraturan Bupati Malinau 78 Tahun 2017 tentang manajemen Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
46 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2011
Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2011/NO 1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:
minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah; ketentuan pidana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 perlu diubah pengaturan tentang sanksi pidananya; , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tah 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota dari Departemen/LPND; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Malinau; Peraturan Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau
Peraturan ini mengatur mengenai mengenai Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi mengatur perubahan ketentuan terkait pengelolaan dan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor usaha minyak dan gas bumi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
